MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh komitmen mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan di daerah.
Begitupun ditunjukkan saat mendiskusikan aspirasi dari sejumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di Sulbar. Zudan bersama OKP dengan cara humanis, duduk bersilah di Masjid mendiskusikan berbagai isu terkait Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah peserta yang berasal dari Organda, OKP dan Mahasiswa. Zudan hadir bersama seluruh kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar untuk ikut merespon aspirasi dari OKP.
Hal itu juga sebagai komitmen Zudan mewujudkan Sulbar sebagai daerah Malaqbi dan Mellete Diatonganan’.
“Tradisi silaturahmi, audiensi, saling sapa, kita bisa tradisikan,” kata Zudan, menyambut para perwakilan OKP yang hadir di Masjid Baitul Anwar, Selasa 23 Mei 2023.
Dari 13 peserta yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertayaan, saran, dan harapan, keseluruhannya mengarah kepada tantangan pembangunan manusia, yakni kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, pernikahan dini, termasuk bagaimana OPD memberikan kesempatan dan perluasan kepada mahasiswa berprestasi, menghindari pejabat korup dan bermain proyek/paket, dan melaporkan kondisi bangunan sekolah yang mangkrak.
Selain itu, di bidang kesehatan , peserta audiensi meminta bagaimana OPD memperhatikan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kebijakan parkir di RSUD, gizi masyarakat yang erat kaitannya dengan stunting.
Sedangkan pada sarana prasaran infrastruktur jalan, khusus jalan prpvisni dan pembebasan lahan bandara Tampa Padang yang masih ada kekurangan bayar.
Berlangsungnya audiensi, Penjabat Gubernur Sulbar mengapresiasi atas sejumlah kritik dan masukan dari sejumlah OKP.
Dihadapan peserta audiensi, Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa hal. Antara lain: Pertama, bahwa kehadiran sebagai Penjabat Gubernur Sulbar akan meningkatkan Digital pelayanan ke digitalisasi untuk memenuhi reformasi birokrasi.
Kedua, akan melakukan evaluasi kinerja, sebagaimana harapan mahasiswa. Ketiga, terkait LHP BPK, akan ditindaklanjuti sesuai catatan rekomendasi kepada pimpinan OPD.
Keempat, penjabat gubernur adalah utusan negara, bukan utusan kelompok ataupun warna politik. Bekerja sesuai prpfesionalisme dan netral sebagaiman ikhtiar dan kinerja selaku Ketum Korpri.
Kelima, terkait infrastruktur jalan, khusus jalan provinsi yang ada di kabupaten, akan ditindaklanjuti OPD terkait, termasuk penetapan harga sawit yang akan diserahkan kepada OPD terkait.
Keenam, akan melaksanakan monev untuk tiga bulan kedepan, agar diketahui capaian yang telah direncanakan dan ditargetkan.
“Kedepan akan kembali dilakukan pertemuan serupa dan berharap setiap OPD pun menerapkan cara yang humanis dalam menerima aspirasi masyarakat, yakni mengedepankan komunikasi yang baik dan tabayun,” kata Zudan.
Di akhir pertemuan ditutup dengan salat magrib berjamaah. (*)
