MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Kisruh kepemilikan lahan berpotensi memicu berbagai permasalahan. Harus menjadi perhatian pemda bersama instansi terkait.
“Hari ini kita telah berkoordinasi bersama BPN, agar PTSL berjalan lancar dan redistribusi tanah dapat berjalan lancar,” ucap Zudan usai melakukan pertemuan bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar di kantor sementara gubernur, Jumat 26 Mei 2023.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharap berjalan maksimal di Sulbar. Penjabat gubernur menegaskan, dengan adanya dokumen kepemilikan tanah dapat memberikan kepastian hak. Dan tentunya meminimalisir potensi konflik.
“Jadi, kita mencoba memitigasi dan mengantisipasi konflik pertanahan. Ini akan kita tindak lanjut secara terus menerus,” ujarnya.
Prof Zudan mengatakan pertemuan yang dilakukan menjadi awal untuk terus membangun koordinasi secara intensif kedepan.
Kepala BPN Sulbar Humaidi menjelaskan, sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu agenda prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebab kata dia, sengketa dan konflik pertanahan menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pihaknya segera melaksanakan program PTSL dengan menyasar seluruh kabupaten di Sulbar.
“Kita ada target PTSL sebanyak 8311 bidang dan target Redistribusi tanah sebanyak 3013 bidang juga progres pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Budong-Budong di Mamuju Tengah, berjalan bagus kita akan segera daftarkan tanahnya,” tandasnya. (idr/chm)
