MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mempertegas pentingnya percepatan serapan anggaran. Kondisi saat ini belum begitu memuaskan.
Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar untuk lebih agresif dalam menjalankan program masing-masing. Apalagi realisasi APBD Sulbar masih bergerak di kisaran 23-26 persen.
Percepatan dinilai penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.
“Kita sedang dorong OPD untuk bergerak ke arah 40 sampai 50 persen. Mengapa demikian, agar gerakan ekonomi kita berjalan cepat,” ucap Prof Zudan.
Dijelaskan bahwa sektor ekonomi di Sulbar sangat bergantung pada APBN dan APBD. Olehnya, OPD perlu segera melakukan eksekusi program dan kegiatan.
“Saya berharap utamanya program kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti pangan murah,” tegas Prof Zudan saat berkunjung di Polewali Mandar (Polman).
Sekprov Sulbar Muhammad Idris menambahkan, Pemprov Sulbar akan segera menggelar pertemuan dalam rangka memastikan seluruh program di tiap OPD.
“Kita akan melakukan rapat evaluasi, untuk mengetahui pergerakan penyerapan anggaran,” ujar Idris.
Diketahui, pendapatan dari dana transfer yang disalurkan pemerintah pusat hingga April 2023 nilainya mencapai Rp 2,07 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 220 miliar.
Sementara serapan belanja daerah, Sulbar masih kerap mengutamakan belanja operasional ketimbang belanja modal. Belanja operasional yang dihabiskan hingga April 2023 mencapai Rp 1,7 triliun. Sedang belanja modal hanya Rp 55 miliar.
“Realisasi pendapatan daerah di enam kabupaten di Sulbar masih didominasi oleh komponen pendapatan transfer. Sedang realisasi belanja enam kabupaten di Sulbar didominasi oleh komponen belanja operasi,” beber Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Tjahjo Purnomo, belum lama ini.
Realisasi belanja dalam APBD provinsi dan enam kabupaten di Sulbar hingga April 2023 mencapai Rp 2,76 triliun atau 32,38 persen dari pagu anggaran Rp 8,5 triliun.
Angka tersebut tumbuh 102,22 persen dibanding realisasi belanja tahun lalu yang hanya Rp 1,36 triliun.
Sementara realisasi pendapatan dalam APBD provinsi dan enam kabupaten di Sulbar hingga April 2023 hanya Rp 2,314 triliun atau 28,48 persen dari pagu anggaran Rp 8,1 triliun. Justru turun 0,22 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 2,319 triliun.
“Ada beberapa peluang investasi di Sulbar yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan PAD. Salah satunya potensi Desa Wisata Tondok Bakaru, di Mamasa,” tandas Tjahjo Purnomo. (idr/chm)
