MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemprov Sulbar melaksanakan rapat koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Selasa 20 Juni 2023.
Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat.
“Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal. Kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, perkawinan anak, dan stunting,” terang Zudan.
Lanjut ia menjelasan, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD dengan nilai Rp 2 triliun cukup untuk menganai empat persoalan tersebut, apalagi dengan jumlah penduduk Sulbar yang sedikit jika dibandingkan daerah lain.
“Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia,” ujar mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu.
Olehnya itu, melalui rapat koordinasi ini l akan dilakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan pemprov ke instansi dan pemerintah kabupaten.
“Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu,” ungkapnya.
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke K/L dan pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar.
“Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh, kita evaluasi,” ujar Harun. (*)
