MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsub) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring program strategis 2023 Sulbar.
Menurut Ketua Satgas Korsub IV Sulawesi, Kaltim dan Kaltara, KPK RI, Harun Hidayat, pertemuan dengan para pejabat Sulbar membahas 10 proyek strategis daerah tahun ini.
Disamping itu, juga menelisik Pokok-pokok Pikirian (Pokir) Dewan, dana hibah dan bantuan keuangan dari provinsi ke instansi serta pemerintah kabupaten.
“Kalau ada yang aneh-aneh nanti kita evaluasi, sebetulnya tugas kami melakukan koordinasi untuk evaluasi,” kata Harun, di Mamuju, Selasa 20 Juni 2023.
Menurut dia, jika dalam pelaksanaan dan penyusunan program nanti ditemukan sejumlah persoalan maka program tersebut akan menjadi bahan evaluasi KPK.
Selain melakukan suvervisi di pemerintah provinsi, pihaknya juga melakukan monitoring di DPRD Sulbar, kemudian Pemkab Mamuju, Mamuju Tengah dan Pemkab Pasangakayu.
“Ini dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi. Kami melakukan pengawasan koordinasi terkait pokir DPRD, hibah bansos dan bantuan keuangan dan proyek strategis,” kata Harun.
Pihaknya mendorong, DPRD dalam merekomendasikan program Pokir, meskipun nilai anggaran dibawah RP 200 juta, agar dilakukan lelang.
Menurutnya, pokir merupakan bagian dari hak dewan sesuai regulasi yang mengatur, namun dalam pengusulannya hanya pada tahap perencanaan.
“Karena anggota dewan tidak boleh membawa vendornya atau penjatahan. Tidak ada regulasi yang mengatur itu, semua itu sampai di perencanaan saja. Selebihnya serahkan ke eksekutif untuk melakukan tender,” terangnya.
Secara keseluruhan, terdapat 3.180 program Pemprov Sulbar yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disupervisi sebagai upaya strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Sementara Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan supervisi yang dilakukan oleh tim KPK RI agar setiap kegiatan yang laksanakan oleh pemerintah Pemprov Sulbar dapat berdampak langsung ke masyarakat.
Kemarin, penjabat gubernur juga melakukan pengukuhan Forum Komunikasi Penyuluhan Anti Korupsi (FKPAK) periode 2022-2025 Sulbar.
Para Penyuluh bertanggung jawab melakukan penguatan gerakan budaya anti korupsi. “Ini membanggakan bagi Sulbar satu langkah maju melantik FKPAK, minimal bisa kita kembangkan satu OPD satu penyuluhan,” ucap Prof Zudan.
Menurutnya, kedepan para penyuluh juga harus dikembankan untuk masuk ke sekolah hingga perguruan tinggi sehingga para penyuluh kedepan punya program untuk jangka pendek menengah dan jangka panjang.
Perjalanan Dinas Besar Sekali
Sebulan bertugas di Sulbar, penjabat gubernur mengaku terus memaksimalkan kerja yang berdampak ke masyarakat. Menurut Prof Zudan, problem Sulbar adalah IPM yang stagnan di level bawah.
IPM yang rendah menurutnya berdampak pada masalah yang dihadapi Sulbar, seperti stunting kemiskinan dan anak tidak sekolah serta pernikahan anak.
Ia melihat, masalah itu karena program yang tidak tepat dan tidak berskala prioritas. Sementara jika alokasi APBD yang ada di gunakan untuk program yang tepat itu dinilai cukup dan dapat menyelesaikan masalah Sulbar.
“Yang harus kita lakukan kedepan adalah melakukan revolusi APBD,” jelasnya.
Seluruh program mestinya diprogramkan untuk agenda padat karya yang dinilai efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
.
“Saya bedah pokir, hibah Bansos itu lebih Rp 250 miliar. Perjalan dinas besar sekali,” beber Prof Zudan.
Ia mencontohkan, biaya perjalanan Dinas yang terdapat Sekwan itu nilainya sekira mencapai Rp 70 miliar, dinilai lebih bermanfaat jika biaya perjalanan dinas itu dimanfaatkan untuk bertemu dengan konstituen yang ada di Sulbar.
“Setelah saya cek uang kita banyak untuk beli tiket pesawat, bukan masuk ke kita bukan beredar di wilayah kita. Tapi kalau perjalan dinas di enam kabupaten itu masuk berputar di kita,” terangnya.
Sehingga, Revolusi APBD yang digagas diarahkan untuk fokus pada peningkatan IPM, begitu juga dengan pokir dapat diarahkan untuk beasiswa guru.
“TAPD tolong perubahan APBD bisa di mulai dengan program prioritas pembangunan IPM. Kita tidak sendirian, kita juga bisa arahkan APBD Kabupaten karena yang asistensi juga di kita,” tegas Prof Zudan.
Sehingga ia berharap bantuan KPK dapat melakukan asistensi, orientasi untuk menyelesaikan masalah di Sulbar.
“Dengan begitu, enam bulan kedepan IPM bisa meningkat dengan bagus. Fokus di IPM, saya yakin APBD Rp 2 triliun. Cukup, yang penting kita mau mengalah fokus ke masyarakat,” terang Pj gubernur.
Sementara Ketua Penyuluh Anti Korupsi Taufiq mengatakan bahwa pihak akan bekerja maksimal melaksanakan tugas sesuai fungsi yang diberikan.
“Kami akan melakukan sosialisasi ke OPD, karena masih banyak di OPD itu belum mengetahui tugas kita jangan sampai OPD menganggap kita bagian dari investigasi bukan. Kita adalah bagian edukasi masyarakat,” tandasnya. (idr/chm)
Proyek Strategis Sulbar 2023
– Long Segment Ruas Salutambung-Urekang, Pagu Rp 23,4 M (selesai).
– Fasilitas umum Permukiman, Pagu Rp 16,9 M (belum diajukan).
– Pembangunan Drainase 6 Kabupaten, Pagu Rp 12 M (belum diajukan).
– Penggantian Jembatan Matangga Polman, Pagu Rp 10 M (selesai).
– Pengerjaan Ruas Lampa-Matangnga, Pagu Rp 9,6 M (selesai).
– Pembangunan Sarpras Kejati Sulbar, Pagu Rp 4,84 M (selesai).
– Pembangunan Fasilitas Perpustakaan, Pagu Rp 4,64 M (selesai)
– Pembangunan Air Bersih , Pagu Rp 4,58 M (belum diajukan).
– Peningkatan Jalan Salutambung-Urekang, Pagu Rp 3,6 M (belum diajukan).
– Penyelenggaraan Daerah Irigasi di Polman, Pagu Rp 3,1 M (selesai).
Sumber: Bappeda Sulbar
