JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Problem penundaan pelaksanaan pilkades untuk 43 desa di Kabupaten Majene, akhirnya sampai ke Kemendagri.
Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Kantor Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Jl. Raya Pasar Minggu No.19, RT.7/RW.1, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 22 Juni 2023.
Prof Zudan mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas perkembangan Pilkades di Kabupaten Majene.
“Dalam rangka pilkades kedepan terjadi penundaan di Kabupaten Majene, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Pemdes, penundaan itu ada batasan-batasan waktu dan cara-caranya,” sebut Zudan.
Selain itu, lanjut Zudan, dalam pertemuan juga membahas terkait Program Desa Kelurahan (Prodeskel) tentang data desa dan kelurahan yang menjadi program Kemendagri.
“Kita mendukung sekali bagaimana pengembangan data di Prodeskel yang akan dikembangkan secara masif di Sulbar nantinya,” ujar Sekretaris BNPP RI itu.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, mengemukakan, pilkades dapat terlaksana jika digelar sebelum 1 November 2023.
“Jika terlaksana setelah waktu itu, tentunya tidak dapat lagi dilakukan. Sebab telah memasuki rangkaian Pilkada serentak 2024 dan pemerintah daerah harus fokus pada rangkaian Pilkada itu,” sebutnya
Eko Prasetyanto mengingatkan para calon kepala desa bahwa proses Pilkades di daerah masih menyisahkan waktu sebelum 1 November 2023 kedepan. Untuk itu, ia berharap waktu yang ada harus segera dimaksimalkan.
“Kita harus ikut perintah dari pemerintah, di 2024 tidak boleh ada Pilkades dikarenakan sudah memasuki rangkaian Pilkada. Jadi Pilkades hanya bisa dilakukan di 2025 kedepan,” tutupnya
Turut hadir pada pertemuan itu, Plt. Kepala Penghubung Sulbar Muji, dan Kepala Seksi Protokol Penghubung Sulbar Zulkifli. (*)
