MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Informasi terkait kurikulum merdeka masih jadi agenda pemerintah kepada seluruh tenaga pendidik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), juga Sekolah Luar Biasa (SLB).
Program itu bakal diimplementasikan tahun depan dan disebut sebagai penyederhanaan dari materi tahun-tahun sebelumnya untuk memudahkan tenaga pendidik dalam memberikan bahan ajar ke peserta didik.
“Di Sulbar sendiri untuk sosialisasinya cukup merata tinggal implementasinya dikencangkan lagi, tapi pada prinsipnya tenaga pendidik merasa termudahkan kerjanya karena banyak perampingan materi,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru di Mamuju.
Menurut dia, esensi dari kurikulum merdeka ini untuk mengeksplor kemampuan serta kreatifitas tenaga pendidik maupun pelajar itu sendiri.
“Kurikulum ini digaungkan dengan seluas-luasnya untuk mengimplementasikan cara simpel mengajar,” imbuh dia.
Terkait memperjuangkan nasib tenaga honorer khususnya tenaga pendidik, anggota komisi X DPR RI daerah pilih Sulbar itu menyampaikan bahwa di kurikulum merdeka tersebut mencakup keseluruhan termasuk masa depan honorer, pihaknya mendorong agar seluruh tenaga honorer bisa naik jenjang ke PPPK.
“Kalau kita bicara honorer palingan masalah PPPK kalau yang sekarang, itulah yang sedang kita perjuangan agar pengabdian mereka yang sudah belasan maupun puluhan tahun. Bahwa negara harus hadir untuk tenaga pendidik,” katanya.
Sementara Pelaksanatugas (Plt) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Zulfikri menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menghimpun masukan-masukan terkait kendala apa saja yang dihadapi di lapangan.
“Karena prinsip kita kurikulum ini disusun dan dirancang sesederhana mungkin sehingga bisa diterapkan dalam situasi seminim apapun karena sasaran utamanya adalah bagaimana kita melihat pelayanan kepada setiap anak sehingga mereka tumbuh dan berkembang, fokus kita lebih kepada anak,” urai Zulfikri.
Berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yang hanya fokus ke perbaikan kurikulum, namun tidak memikirkan dampak ketertinggalan anak-anak. Program Merdeka Belajar ini kata dia, fokus ke seluruh siswa, pembelajaran dibuat sesimpel mungkin agar mudah dipahami.
“Kita memberikan ruang kepada tenaga pendidik untuk menyelesaikan persoalan masing-masing siswa terkait kemampuan dasar yang dimiliki dan apa yang dibutuhkan. Yang masih rumit kita sederhanakan, kemudian materi pelajarannya masih banyak, kami rampingkan lagi,” bebernya.
Sejauh ini, kendala yang dialami adalah informasi yang belum merubah mindset tenaga pendidik bahwa inti dari kurikulum merdeka ini adalah alat bantu guru agar lebih mudah melaksanakan pembelajaran. Sebagian guru juga masih terpengaruh bahwa kurikulum itu padat dan rumit.
“Perlu kita sampaikan bahwa kurikulum merdeka ini untuk memudahkan guru memberi pelayanan kepada siswa, agar mampu berkembang sesuai dengan potensinya, orientasi kita memang untuk membantu dan menolong siswa,” ungkapnya.
Kebijakan Nasional
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Muhammad Faezal menyampaikan bahwa di Sulbar sendiri secara umum proses implementasi kepada tenaga pendidik sudah dimasifkan sejak dua tahun terakhir ini.
“Kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kebijakan nasional. Tugas kita di provinsi bagaimana kebijakan nasional ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Sosialisasi kita berjalan terus bahkan sudah menyeluruh ke semua sekolah sampai ke pelosok,” sebutnya.
Dijelaskan bahwa sebagian besar tenaga pendidik Sulbar mulai beradaptasi dengan kurikulum Merdeka Belajar sebelum dilakukan penerapan skala nasional.
Pihaknya mengaku melibatkan seluruh stakeholder di tingkat kabupaten untuk menggencarkan sosialisasi agar tenaga pendidik ini mudah memahami dan bisa langsung mencoba menerapkan.
“Saat ini sebagian besar guru kami sudah memberikan testimoni, jika seluruh guru dapat menerapkan di seluruh sekolah tentu akan membawa dampak perubahan transformasi pada proses pembelajaran,” tutup Faezal. (ami/chm)
