MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar memproyeksi jumlah penduduk Bumi Malaqbi terus meningkat. Namun dengan laju melambat. Jika dirata-ratakan 1,38 persen per tahun. Polewali Mandar dan Mamuju masih menjadi pusat konsentrasi.
Proyeksi penduduk Sulbar 2020-2035 dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat maju dan malaqbi, dipaparkan pada sosialisasi BPS Sulbar di Mamuju, kemarin.
“Proyeksi hasil penduduk 2020 sampai 2035 di level nasional dan provinsi telah dirilis dan ditindaklanjuti melalui proyeksi penduduk di tingkat kabupaten,” kata Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, Senin 24 Juli 2023.
Bappenas kata dia, telah memanfaatkan data hasil proyeksi BPS untuk berbagai hal. Dapat menjadi acuan atau pembanding di masa depan sebagai bahan perencanaan pembangunan.
Khusus penduduk Sulbar, diproyeksi akan mencapai 1,74 juta di tahun 2035 (12 tahun kedepan), meskipun Total Fertility Rate (TFR) menurun, tetapi masih relatif tinggi sekitar 50 tahun terlambat dibanding nasional.
“Total Fertility Rate menurun sebesar 2,58 (2020), 2,49 (2025), 2,41 (2030), 2,36 (2035). Perempuan Sulbar diproyeksi berumur lebih panjang dibanding laki-laki, dengan selisih 3,1 tahun (2020), dan 4,3 tahun di 2035,” beber Tina.
Selain itu, dia juga menyebut bahwa angka kelahiran anak di Sulbar masih tinggi dibanding rata-rata nasional, tetapi kecenderungan terus menurun.
“Kebijakan kedepan untuk memperbaiki kualitas, perlu intervensi untuk menurunkan fertilitas secara ketat. Fertilitas Sulbar akan terus menurun,” imbuh Tina.
OLehnya, kata dia, perlu peningkatan komitmen mitra dengan pemerintah daerah untuk bersama melaksanakan pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan berwawasan kependudukan.
“Selain itu, membangun kualitas manusia sejak seribu hari pertama kehidupan dan menyiapkan remaja sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, berkarakter dan siap kerja,” paparnya.
Di tempat sama, Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data kependudukan menggambarkan kekuatan dan potensi di suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.
“Ada harapan besar misalnya di tahun 2030 tidak perlu lagi sensus penduduk, tetapi proyeksi data perlu dilakukan karena kita perlu mengantisipasi berbagai hal yang akan kita lakukan lebih jauh kedepan,” terangnya. (ami/chm)
