MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemantau Pemilu berperan penting mengawasi setiap tahapan Pemilu, utamanya masa kampanye November nanti.
Disamping itu, Bawaslu Mamuju mendorong pengawasan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat selama tahun politik bergulir.
“Masyarakat diharap berpartisipasi memaksimalkan pengawasan pemilu 2024 mendatang,” kata Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin dalam pertemuan di Hotel Srikandi, Mamuju, kemarin.
Dalam pertemuan, pihaknya melakukan sharing regulasi kepemiluan serta langkah kongkrit pengawasan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui apa-apa saja yang masuk ke kategori pelanggaran.
“Penting kita sama-sama memahami bahwa Bawaslu itu dibatasi oleh jumlah personel dan berbagai regulasi. Kita sangat berharap corong dari pemantau dan masyarakat sebagai pengawas pemilu partisipatif untuk menyampaikan kepada Bawaslu agar bisa langsung ditindaklanjuti,” harap Rusdin.
Saat ini, pihak Bawaslu membuka ruang pelaporan bagi publik yang menemukan indikasi pelanggaran, agar sesegera mungkin dilakukan validasi, ditindaklanjuti dan akan dilakukan investigasi.
“Konsen kita hari ini adalah sosialisasi terkait kampanye Pemilu dalam perspektif masyarakat umum,” ujarnya.
Rusdin menambahkan, politik uang (money politic) adalah hal yang terus berkembang. Pihaknya mengaku terus mengkampanyekan dan mengimbau masyarakat agar senantiasa menolak politik uang.
“Kalaupun memang masyarakat susah menolak, apa yang harus kita lakukan adalah pencegahan dan meminimalisir karena kita tau bersama politik uang ini berkembang,” beber Rusdin.
Di tempat sama, Komisioner KPU Sulbar Supriadi Narno menyampaikan bahwa masa kampanye, terjadwal November mendatang. KPU tidak punya andil untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, semua wewenang ada pada Bawaslu.
“Namun tetap saja kita bisa memberikan rekomendasi dan informasi terkait hal itu,” kata dia.
Narasumber lain, Suryadi Rahmat yang merupakan pemantau Pemilu, membawakan materi tentang strategi pengawasan. Menurut dia, pencegahan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama baik provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa maupun pengawas TPS.
“Tugas pengawas Pemilu adalah mengamati seluruh tahapan yang berjalan, mengkaji atau menganalisa kejadian yang masuk kategori pelanggaran atau tidak, memeriksa melihat dan mencermati bukti konkrit yang diduga ada pelanggaran, serta menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan. Diharapkan nanti pemilu yang dihasilkan 2024 ini, tercipta pemilu bermartabat dan berintegritas,” urai Suryadi.
Sementara Direktur Sulbar Express, Muhammad Ilham Idris, hadir menyampaikan pengawasan Pemilu dari perspektif media dan media sosial (Medsos).
Ilham menilai bahwa keunggulan media sosial sebagai ujung tombak atau corong untuk konsumsi publik sangatlah tepat.
“Media sosial harus mendapatkan prioritas pengelolaan serius dan profesional. Kalau tidak didesain menarik dan kekinian pasti tidak akan dilirik oleh masyarakat,” terangnya.
Menurut Ilham, medsos juga bisa jadi sarana pendidikan yang secara tidak langsung memberikan pendidikan politik bagi publik. Apalagi banyak digunakan oleh berbagai kalangan.
“Media sosial sudah semestinya menjadi bagian sarana pendidikan politik agar kualitas demokrasi yang sedang bertransformasi ke digital terus membaik,” tutupnya di hadapan perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), beberapa kepala sekolah dari SMA sederajat. (ami/chm)
