MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Memasuki tahun politik 2024, anggaran daerah Sulbar diproyeksi defisit. Butuh kebersamaan menghadapi ancaman tersebut.
Pihak eksekutif pun mengajak legislatif Sulbar untuk bersama-sama menyatukan langkah, dan melakukan antisipasi atas kondisi tersebut. Apalagi saat ini, jelang penghujung 2023, Pemda Sulbar telah mengalami defisit Rp 66 miliar.
Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan Pemprov Sulbar, kemarin yang juga disampaikan pada acara Coffee Morning bersama DPRD Sulbar di Marasa Corner Kompleks Gubernuran Sulbar di Mamuju, Rabu 2 Agustus 2023.
Olehnya Pj gubernur mengajak pimpinan DPRD Sulbar yang juga hadir untuk menyatukan frekuensi dalam melahirkan solusi bersama.
“Kita cari duitnya untuk menutup itu. Bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu. Kita menyisihkan, sampai semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah kita hemat sudah ketemu Rp30-34 miliar. Masih kurang 32 miliar,” urai Prof Zudan.
Pertemuan dihadiri pimpinan DPRD Sulbar Abdul Rahim dan Abdul Halim yang dinilai siap berkolaborasi bersama eksekutif untuk melakukan revolusi APBD Sulbar.
Revolusi APBD atau merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran, dengan harapan setiap program berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
“Yang tidak berdampak sama sekali kita evaluasi. Kalau kita tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan,” kata Prof Zudan.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim menerangkan bahwa dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024, daerah wajib mencatumkan dana Pilkada 2024.
“Kita ingin menyatukan pemikiran, kita di DPRD sementara membahas KUA PPAS APBD 2024, dimana sudah beberapa hari kita bahas, rupanya kita menghadapi APBD yang berat karena ada beberapa agenda yang tidak bisa kita hindari dan ini kepentingan kita bersama agenda tersebut adalah Pilkada yang membutuhkan anggaran yang besar,” terang Halim.
Dia menambahkan, kemampuan anggaran yang dimiliki sangat minim sehingga pembahasan akan kembali diagendakan bersama penjabat gubernur.
“Terutama bagaimana menyusun rencana belanja yang menjadi prioritas bersama,” tandasnya. (*)
