MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Sulbar sekaligus mengukuhkan forum kolaborasi pengawasan desa, Senin 7 Agustus 2023.
Hajatan tersebut dibuka oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Workshop ini diikuti 59 desa, 21 kecamatan, dari enam kabupaten se- Sulbar.
Muhammad Idris mengaku mengapresiasi workshop yang digelar BPKP Sulbar. Hal itu dapat menjadi
usaha untuk mendorong bagaimana tujuan melakukan usaha maksimal untuk tranformasi desa.
“Menyambut baik apa yang dilakukan BPKP untuk melakukan workshop, dengan sumberdaya yang dimiliki bisa digerakkan untuk sampai pada tujuan yaitu mengakselerasi dan mentransformasi kemandirian desa,” kata Idris.
Ia menyampaikan, bahwa SDGs Desa telah disusun menjadi sebuah paradigma bagaimana membangun desa dalam bentuk lebih terpadu.
“Masih banyak desa yang belum berkembang di Sulbar. Salah satu kuncinya bagaimana melakukan perbaikan pengelolaan keuangan,” lanjut Idris.
Ia mendorong agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan skala prioritas seperti mengarahkan anggaran yang dimiliki untuk issu kebencanaan.
“Apalagi Sulbar sebagai daerah dengan indeks risiko bencana yang cukup tinggi, bagaimana kepala desa harus ada kesiapsiagaan terkait potensi bencana,” ucapnya
Yang terpenting, menurut Idris, adalah bagaimana membangun kolaborasi dan sinergitas antara seluruh perangkat terkait. Pihaknya juga berharap peran serta seluruh kepala desa melakukan pengentasan empat plus satu masalah Sulbar .
Kepala BPKP Sulbar Harry Bowo, BPKP Sulbar memiliki dua peran pengawasan yaitu penjamin dan konsultasi. Dijelaskan, sebagai lembaga pengawasan, BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah dari segala lini termasuk desa. (*)
