MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Hingga akhir Juli 2023, kinerja APBN regional Sulbar menunjukkan tren positif. Hal tersebut dinilai di pertengahan tahun ini, pendapatan sudah mencapai angka Rp 540,40 miliar atau setara dengan 46,16 persen dari target Rp 1,17 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.
Belanja negara dikategorikan menjadi dua, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD). Realisasi BPP hingga 31 Juli 2023 lalu mencapai angka Rp 1,70 triliun atau 45,64 persen dari pagu sebesar Rp 3,73 triliun.
Sementara, realisasi TKD juga meningkat sebesar Rp 253,96 miliar atau 7,24 persen yang dipicu oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 25,34 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar 67,38 persen.
“Terjadi peningkatan signifikan pada realisasi belanja barang yang disebabkan oleh belanja kegiatan operasional. Pemeliharaan BMN, belanja barang yang diserahkan ke masyarakat maupun pemda serta dana tahapan pemilu 2024,” kata Tjahjo Purnomo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar pada media briefing, Rabu, 30 Agustus 2023.
Selain belanja barang, lanjut Tjahjo, peningkatan kedua terbesar terjadi pada belanja bantuan sosial yang naik hingga 25,56 persen atau Rp 2,26 miliar, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 hanya diangka Rp 1,70 miliar.
“Kenaikan ini dipicu oleh adanya bantuan pendidikan dari STAIN Majene sebesar Rp 2,25 miliar dan Kanwil Kemenag Sulbar untuk bantuan pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp 66,5 juta,” ujarnya.
Pada belanja modal juga mengalami kenaikan sebesar 10,73 persen dari Rp 263,72 miliar menjadi Rp 292,02 miliar periode yang sama yakni Juli tahun 2023. Hal tersebut didongkrak oleh realisasi Kementerian PUPR yakni pembayaran paket preservasi jalan di Kabupaten Majene dan Mamuju, teemasuk Kecamatan Kalukku di Kabupaten Mamuju.
“Untuk jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 222,94 miliar, gedung dan bangunan Rp 46,46 miliar dan peralatan serta mesin sebesar Rp 22,02 miliar,” tambah Tjahjo.
Sedangkan pada belanja pegawai juga terjadi peningkatan sebesar 7,27 persen dari Rp 644,85 miliar menjadi Rp 691,75 miliar pada Juli 2023. Peningkatan ini dipicu oleh adanya penambahan jumlah pegawai, PPPK dan penambahan satuan kerja (Satker) yang memiliki pagu belanja pegawai.
“Untuk belanja gaji dan tunjangan baik PNS, TNI-Polri dan pejabat Negara mencapai Rp 532,91 persen, sementara belanja gaji untuk pegawai non ASN dan PPPK sebesar Rp 35,83 miliar dan belanja lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai transito sebesar Rp 123,54 miliar,” urainya.
Kanwil DJPb Sulbar secara aktif akan mengawal pelaksanaan dan realisasi APBN lingkup Sulbar hingga akhir tahun 2023, serta mendorong pemda agar mempercepat pemenuhan dokumen syarat penyaluran TKD khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana desa.
Selain itu, pemerintah daerah akan terus menggali potensi khususnya sektor ekonomi yang tentunya akan berdampak pada optimalisasi belanja Negara guna memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat sulbar pada umumnya.
Antisipasi dan mitigasi terkait dampak global menjadi catatan penting untuk Pemda, agar tidak berdampak pada perekonomian regional. (ami)
