MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Anggaran Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sulbar 2024 masih tarik ulur. Pemprov Sulbar meminta KPU Sulbar kembali merevisi usulan yang telah diajukan.
Menurut Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, hingga Rabu 13 September 2023, Pemprov mampu menganggarkan sekira Rp 60 miliar untuk seluruh komponen terkait Pilgub tahun depan.
Artinya, anggaran sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan KPU bersama Bawaslu Sulbar, termasuk untuk pihak TNI/Polri.
“Teman-teman TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) Sulbar sudah melaporkan ke saya terkait anggaran bagi KPU, Bawaslu, penegakan hukum dan pengamanan. Nilainya berkisar Rp 50 sampai Rp 60 miliar. Saya lupa angka pastinya,” kata Prof Zudan saat dikonfirmasi, kemarin.
Sebelumnya, anggaran yang diusulkan KPU Sulbar sebesar Rp 72 miliar. Jumlah ini kemudian dirasionalisasi kembali menjadi Rp 45 miliar. Namun dinilai masih cukup tinggi karena APBD Sulbar 2024 sangat terbatas.
“Tidak mampu kita, APBD-nya tidak cukup karena banyak sekali beban-beban yang harus kita keluarkan tahun depan,” ungkap Zudan.
Zudan mengungkapkan, anggaran Pemprov Sulbar juga akan diperuntukkan membayar utang-piutang yang sudah jatuh tempo mencapai Rp 90 miliar. “Utang yang jatuh tempo harus dibayar tahun depan. Ini besar sekali,” ujarnya.
KPU Sulbar diminta kembali menekan anggaran yang diajukan. Termasuk usulan pihak Bawaslu Sulbar.
“Insya Allah cukup. Jadi harus menyesuaikan. Sebab biaya Pilkada provinsi dan kabupaten mestinya biayanya lebih murah,” kata Prof Zudan.
Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar mengaku, pihaknya sudah melakukan dua kali pertemuan dengan TAPD Sulbar. Pertemuan pertama KPU Sulbar mengusulkan anggaran Rp 72 miliar.
“Setelah dianalisis dari berbagai pertimbangan, kita rasional kan dari segi mekanisme keuangan di peraturan keuangan yang ada di Pemprov. Kita kemudian berada pada sebuah kajian di angka Rp 50 miliar,” terangnya.
Angka tersebut, kata dia, kemudian diefisienkan kembali saat pertemuan berikutnya. Hasilnya ditemukan angkat Rp 45 miliar. Nilai ini kemudian akan kembali dibicarakan di pertemuan selanjutnya.
“Kami tinggal menunggu waktu dari pihak Pemprov untuk rapat bersama kembali,” sebutnya.
Menurut Said, ada beberapa kegiatan yang dihilangkan karena dianggap substansinya sama. Selain itu, TAPD Sulbar memperhatikan kembali adanya potensi kegiatan yang bisa saja didanai dari APBN.
“Misalnya di beberapa item operasional. Makanya kami hapus beberapa, karena itu memang berpotensi dobel penganggaran dari APBN. Sehingga berkurang dari Rp 50 miliar menjadi Rp 45 miliar,” bebernya.
Operasional yang dimaksud adalah kantor, listrik, ATK dan sebagainya. Termasuk belanja modal.
Usman menegaskan, pihaknya tetap mengutamakan pelaksanaan Pilgub yang berkualitas. Ia pun berharap anggaran ini bisa dipertahankan.
“Bahwa memang ada anggaran yang tetap kita butuhkan, walaupun potensinya tidak digunakan. Misalnya penganggaran calon perseorangan.
Memang agak besar, karena perseorangan ini dari verifikasi faktual sampai di TPS itu berada di kisaran Rp 2 miliar,” tandasnya. (ami/chm)
