MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Setelah melalui pembahasan yang alot, anggaran penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan untuk Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sulbar 2024 mendatang akhirnya rampung.
Alokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yamh ditandatangani Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar serta Ketua Bawaslu Sulbar Nasrul Muhayyang, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Jumat 13 Oktober 2023.
“Saya bersama ketua KPU dan ketua Bawaslu sudah menandatangani hibah dalam bentuk NPHD untuk Pilkada 2024 ini. Clear, tuntas, sudah selesai,” ujar Prof Zudan saat dikonfirmasi, Jumat malam, 13 Oktober 2023.
KPU dan Bawaslu, lanjut Prof Zudan, telah siap memproses tahapan Pilkada 2024 jika sudah mulai dilaksanakan, namun mesti menunggu pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
“Tapi uangnya sudah kita siapkan penuh, full, jadi tidak ada hambatan untuk KPU dan Bawaslu Sulbar mulai bekerja sesuai dengan tahapan yang berlaku,” tegas Prof Zudan.
Anggaran untuk Pilgub 2024 sudah disiapkan Pemprov Sulbar sebesar Rp 43 miliar untuk penyelenggaraan, Rp 9,5 miliar untuk pengawasan dan Rp 10 miliar disiapkan untuk pengamanan.
“Kalau saya tidak salah TNI-Polri Rp 10 miliar. Korem Rp 5 miliar dan Polda Rp 5 miliar. Kalau tidak salah, karena saya belum lihat dokumennya,” ungkapnya.
Pihaknya akan terus berkomitmen untuk membantu mensukseskan pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemikihan legislatif, semua harus sukses.
“Harus terpilih pemimpin yang memenuhi harapan masyarakat. KPU dan Bawaslu tidak boleh kita biarkan sendiri. Teman-teman kepala OPD harus mendukung para ASN. Tentu juga dukungannya adalah ajak masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” urainya.
Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar menyampaikan, rancangann NPHD yang diajukan KPU ke Pemprov Sulbar, hanya dilakukan dua kali. “Setelah itu langsung disetujui anggaran yang kami butuhkan dalam pelaksanaan pemilihan gubenur dan wakil gubenur secara serentak tahun 2024,” terang Said.
Sementara, Ketua Bawaslu Sulbar Nasrul Muhayyang menyampaikan bahwa usai penandatanganan NPHD, pihaknya masih menunggu regulasi terkait kapan dan jadwal apa saja yang mesti dilakukan pihak pengawasan.
“Masih menunggu regulasi. Saat ini masif fokus di pengawasan Pemilu,” tandas Nasrul. (ami)
