PASANGKAYU, SULBAR EXPRESS – Konflik agraria yang dialami masyarakat di Kabupaten Pasangkayu, kiranya mendapat perhatian serius dari semua pemangku kebijakan.
Mantan Ketua Komisi I DPRD Pasangkayu Yani Pepy menyampaikan, konflik agraria yang dialami masyarakat saat ini. Contohnya persoalan lahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti di PT Pasangkayu.
Kata Yani, kiranya pemerintah hadir dan serius menyelesaikan persoalan tersebut. Tentu caranya dengan mendudukan pihak-pihak yang bersengketa, dan menyelesaikan permaslahan sesuai perundang-undangan.
“Masyrakat butuh kejelasan terkait objek yang disengketakan. Solusinya, pemerintah atau DPR meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun ke titk objek yang menjadi masalah, agar semua menjadi terang benderang,” kata Yani lagi.
Dalam situasi seperti ini, Yani juga meminta agar masyarakat jangan melakukan tindakan tindakan sendiri dengan memaksakan menduduki lahan tersebut yang sudah memiliki bukti tanaman di atasnya. Itu adalah tindakan yang keliru, apalagi jika sempat merusak tanaman di lahan tersebut.
Di sisi lain, Yani mengungkap jika banyak masyarakat di Kabupaten Pasangkayu menggantungkan hidupnya di perusahaan. Namun, terhadap masyarakat yang mengklaim kepimilikan lahan juga perlu terakomodir.
“Dampak dari pendudukan lahan selain melanggar, juga membuat hasil produksi perusahaan mengalami penurunan. Jika sdh demikian, lambat laun perusahaan tidak bisa memberi upah kepada masyarakay kita yang bekerja di perusahaan dikarenakan produksinya menurun. Tujuan dari pemerintah itu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” papar Yani. (*)
