MAJENE, SULBAR EXPRESS – Mahasiswa menyoroti pengelolaan Rumah Singgah Pasien Majene (RSPM) yang digarap oleh pemerintah daerah setempat dengan anggaran ratusan juta rupiah.
RSPM merupakan wadah yang disiapkan untuk membantu pasien dari daerah yang dirujuk ke Makassar, dikarenakan banyaknya pasien rujukan dari Majene dan tingginya kebutuhan ekonomi di Makassar.
Melalui keterangan resmi yang diterima Kamis kemarin, pengurus pusat IM3I mengurai bahwa RSPM awalnya diinisiasi secara swadaya oleh Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) di Makassar, sejak beberapa tahun lalu.
Saat itu pengurus dan anggota IM3I menampung dan mengawal kemudahan pasien yang berobat ke Makassar. Menjadi salah satu program kemasyarakatan dari para mahasiswa asal Majene yang menempuh pendidikan di Sulsel.
RSPM kemudian menjadi salah satu program pemerintah daerah Majene yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022. Diambil alih oleh Pemda. Namun menurut mahasiswa, RSPM malah terbengkalai di tangan pemerintah daerah.
“Kami melihat adanya kejanggalan dalam pengelolaan RSPM. Tahun ini dianggarkan senilai Rp 137 juta di RKA dinas kesehatan. Pas diklarifikasi lagi, ternyata jumlahnya naik jadi Rp 185 juta lebih. Sayangnya, dengan anggaran segitu, di lapangan itu RSPM terlihat terbengkalai,” ujar Pengurus IM3I, Muh Ardika, Kamis 30 November 203.
Hal tersebut menjadi dasar bagi massa IM3I melakukan unjuk rasa mempertanyakan transparansi pengelolaan dana RSPM. Selain itu, mahasiswa juga membeberkan adanya dugaan pungutan liar terhadap pasien yang menempati RSPM.
“Kita sudah coba untuk berdialog, tapi tak pernah ditanggapi. Karena itu kita demo. Tuntutan kami adalah, copot bupati dan wakil bupati Majene, copot kepala dinas kesehatan, bersikan RSP dari dugaan Pungli (Pungutan Liar), kembalikan uang pasien, permanenkan RSP, perbaiki pengelolaan RSP, dan pertegas Perbup Nomor 13 tahun 2022,” urai Ardika yang menjadi Jenderal Lapangan saat berunjuk rasa di kantor bupati Majene.
Bupati-Wabup Terkesan Menghindar
Dalam keterngan resmi, IM3I juga menyinggung komitmen Pemkab Majene yang dinilai tak gentle memberikan penjelasan terkait RSPM.
“Saat unjuk rasa, kami minta ketemua bupati dan wakil bupati, ternyata tidak berada di tempat. Padahal mereka baru saja mengikuti upacara peringatan HUT KOPRI Ke-52 Tahun 2023 di Lapangan Pendopo Rujab Bupati Majene. Ini menandakan bupati dan wakil Bupati tidak mau menanggapi,” beber Dika.
Setelah berdialog cukup lama dengan pegawai di Kantor Bupati Majne, massa IM3I kemudian ditemui Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah bersama Kepala Dinas Kesehatan dan perwakilan Dinas Sosial Majene.
Menurut dia, Sekda hanya mencoba menenangkan melalui wacana serta retorika, dan enggan memberikan jaminan terkait perbaikan manajemen RSPM di Makassar.
“Memberikan kami tawaran bahwa Pemda akan menyewa dulu untuk memperpanjang eksistensi RSPM. Namun sayangnya, Sekda engggan bertanda tangan. Menjadi bukti bahwa pemerintah daerah saat ini tidak becus. Masyarakat jangan percaya lagi dengan janji-janji Pemda Majene saat ini,” tandas Dika.
Diketahui, massa IM3I mendatangi kantor Bupati Majene di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Banggae, pada Rabu 29 November 2023.
Ketua IM3I Wahyu mengatakan, ada beberapa tuntutan mereka kepada Pemkab Majene tentang rumah singgah pasien Majene di Makassar. “Banyak keluhan dari pasien-pasien penghuni RSPM,” sebut dia.
Di hadapan para mahsiswa, Sekkab Majene, Ardiansyah mendorong adanya dialog antara Pemda dan mahasiswa.
“Untuk itu nanti data-data DPA dari dinas kesehatan kita fotocopy dan bagikan kepada IM3I mengenai RSP Majene di Makassar,” ucapnya.
Ardiansyah juga mencoba mengajak mahasiswa bersama-sama ke Makassar untuk menyelesaikan beragam problem di RSPM, seperti yang disuarakan oleh IM3I. (chm)
