MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Hingga Oktober 2023 kondisi APBN regional Sulbar meningkat dibanding periode sama tahun 2022. Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp 735,76 miliar atau 66,51 persen dari pagu.
Kondisi tersebut didominasi oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan kontribusi sebesar 53,24 persen, disebabkan ada kenaikan setoran PPN terkait proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan dari Wajib Pajak (WP) yang bergerak dalam sektor perdagangan besar.
Begitu penjelasan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Tjahjo Purnomo saat pihaknya menggelar media briefing perkembangan realisasi APBN regional Sulbar di kantornya, Kamis 30 November 2023.
Dibanding tahun 2022, kata dia, pendapatan dan hibah mengalami kontraksi yang didominasi pajak perdagangan internasional, disebabkan oleh menurunnya harga referensi produk ekspor dari hasil olahan sawit sebagai komoditas utama ekspor Sulbar.
Di lain sisi, terjadi penurunan pajak lainnya yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan e-materai, yang pembayarannya dilakukan melalui distributor material elektronik di Jakarta, serta adanya penyesuaian terhadap implementasi tarif PPN atau penyerahan barang hasil pertanian tertentu (TBS sawit) yang semula 11 persen menjadi 1,1 persen.
“Belanja pemerintah pusat juga meningkat sebesar Rp 346,15 miliar atau 14,85 persen karena dipengaruhi percepatan penyerapan belanja akhir tahun dan kenaikan belanja barang Rp 251,2 miliar atau 28,11 persen,” papar Tjahjo.
Sementara realisasi Transfer Ke Daerah (TKD), mencapai Rp 204,72 miliar atau setara dengan 70,31 persen karena adanya percepatan pemenuhan dokumen syarat salur pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jika diproyeksi realisasi belanja Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran TKD sampai akhir Desember 2023, masih terdapat potensi belanja Rp 933,92 miliar atau 24,98 persen dari pagu dan TKD senilai Rp 1.038,85 miliar.
“Secara agregat, sebagian besar sektor utama meningkat pada Oktober 2023. Dinamika yang terjadi pada Bulan Oktober adalah kontribusi terbesar terdapat pada sektor administrasi pemerintahan (52,04 persen) kemudian disusul oleh industri pengolahan (13,29 persen). Kinerja kumulatif tertinggi terdapat pada sektor administrasi pemerintahan sebesar 20,63 persen,” urai Tjahjo.
Belanja Pegawai
Dia menambahkan, realisasi belanja pegawai di Sulbar juga mengalami peningkatan. Tjahjo merinci, tahun 2022 belanja pegawai Rp 893,35 miliar, sedang tahun ini Rp 955,17 miliar hingga 31 Oktober. Meningkat sebesar 6,92 persen.
“Hal itu dipicu oleh adanya penambahan jumlah pegawai baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dan penambahan Satuan Kerja (Satker) yang memiliki pagu belanja pegawai seperti PT, PTA Sulbar serta Rumah Sakit Bhayangkara,” terang Tjahjo.
Dia melanjutkan, belanja gaji dan tunjangan untuk ASN, TNI-Polri dan pejabat negara tercatat Rp 823,07 miliar, belanja gaji dan tunjangan untuk pegawai non PNS dan PPPK mencapai Rp 65,67 miliar serta belanja lembur dan belanja tunjangan khusus serta belanja pegawai transito senilai Rp 245,09 miliar.
Pada sisi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2023, persentase peningkatan terbesar terjadi pada belanja barang sebesar 28,11 persen atau senilai Rp 1,1 triliun jika dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatan signifikan ini disebabkan karena adanya Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Sulbar Pasca Gempa 2021, senilai Rp. 74,71 miliar dan paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah terdampak bencana gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene Rp 43,42 miliar. (ami/chm)
