MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pilkada Serentak 2024 kian dekat. Menjelang akhir tahun 2023, belum ada kesepahaman terkait nilai anggaran pemilihan bupati di Mamuju. Masih temui jalan buntu. Sementara daerah lain di Sulbar sudah tuntas.
KPU di lima kabupaten dan KPU provinsi telah melakukan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing.
Tersisa Pemerintah Kabupaten dan KPU Mamuju yang belum juga melakukan penandatangan NPHD Pilkada 2024. Padahal tahapan sudah menanti untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) di Ibu Kota Sulbar ini.
Kabarnya, sampai kemarin, belum ada titik temu antara anggaran yang diusulkan KPU Mamuju dengan kesiapan daerah di bawah komando Bupati Sutinah Suhardi.
KPU Mamuju telah beberapa kali melakukan revisi usulan dengan mengurangi nilai anggaran yang diajukan, hingga mentok di angka Rp 37,3 miliar. Dianggap sudah sangat rasional karena telah melalui empat kali rasionalisasi dari usulan awal.
Komisioner KPU Sulbar Asriani mengatakan, terkait satu kabupaten yang belum melakukan penandatangan NPHD tersebut (KPU Mamuju).
“Tentu dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri dan akan disupervisi lebih lanjut oleh Pihak Mendagri terhadap Pemda yang bersangkutan,” ujarnya, Selasa 5 Desember 2023.
“KPU Kabupaten Mamuju masih menunggu respon Pemda dalam hal pemenuhan anggaran Pilkada yang rasional,” sebut Asriani, menambahkan.
Pihaknya berharap segera ada jalan keluar dari kendala tersebut, sebab tahapan Pilkada Serentak segera bergulir untuk memaksimalkan persiapan menuju hari H pada November 2024 mendatang.
Ketua KPU Mamuju Indo Upe menyampaikan bahwa KPU Mamuju masih menunggu sikap Pemda terkait usulan anggaran yang menurutnya sudah sangat rasional.
Sejauh ini Pemkab Mamuju tetap ngotot hanya akan menyiapkan Rp 31 miliar. Sementara di pihak KPU berharap jumlah tersebut bisa didongkrak, menyesuaikan usulan; Rp 37,3 miliar.
KPU Mamuju mengaku sudah tidak menemukan lagi item yang dapat dihilangkan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemkab.
“Kita sama sekali tidak bisa temukan formulasi yang pas yang sesuai regulasi, kalau nilainya (anggaran Pilkada) harus turun signifikan di 31 (Rp 31 miliar),” terangnya.
Informasi yang diperoleh, Pemda Mamuju telah menyampaikan draft rancangan anggaran Pilkada Mamuju senilai Rp 31 miliar. Didalamnya tak mencantumkan kegiatan sosialisasi Pemilu. Selain itu, kebutuhan penyelenggara Adhoc juga dikurangi dari sembilan bulan menjadi tujuh bulan.
Sementara menurut pihak KPU Mamuju, kedua item tersebut adalah hal mutlak yang telah diatur dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sosialisasi tidak boleh dihilangkan sama sekali. Demikian pula dengan hak bagi penyelenggara Adhoc, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga tingkat desa/ kelurahan.
Komunikasi Efektif
Komisioner KPU Mamuju Sudirman Samual menambahan, bahwa ruang-ruang dialog terus diupayakan untuk menuntaskan kendala terkait anggaran Pilkada Mamuju 2024.
“Kita selalu siap dan terbuka melakukan komunikasi efektif, melakukan rasionalisasi yang sesungguhnya, dengan harapan ada kesepahaman bersama. Kita tentu menginginkan hadirnya pesta demokrasi berkualitas. Tapi, itu akan sulit terwujud, jika hanya KPU yang siap,” ujarnya.
Untuk diketahui, tarik ulur anggaran Pilkada juga sempat bergulir di beberapa daerah lain di Sulbar. Namun dapat dituntaskan dengan komunikasi intens dari para pihak terkait.
Di Kabupaten Mamasa misalnya, awalnya Pemkab Mamasa hanya menyiapkan Rp 20 miliar. Belakangan, Pemkab dan KPU setempat menandatangani NPHD Pilkada senilai Rp 35 miliar.
“Soal anggaran, kita sudah melakukan pengurangan berkali-kali. Misal, kegiatan yang harusnya beberapakali, terpaksa kita patok satu sampai dua kali saja. Tapi tidak boleh dihilangkan sama sekali. Sudah sangat minimalis, bahwa usulan itu sesuai kebutuhan,” tegas Sudirman.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju Irwan Idris menyampaikan anggaran Pilkada sudah dimasukkan dalam APBD 2024 senilai Rp 31 miliar.
“Kami sudah asistensi dan angka yang kami dapat Rp 31 miliar, tapi dari hasil pertemuan terakhir dengan KPU belum ada kesepakatan,” ujarnya kepada wartawan di Mamuju, belum lama ini.
Irwan mengaku akan melapor ke Pemprov Sulbar terkait anggaran Pilkada yang belum menemukan kesepakatan. Namun ia mengungkapkan Pemkab Mamuju akan bertahan di angka Rp 31 miliar. “Ya kami bertahan di Rp 31 miliar, karena itu kemampuan daerah,” sebutnya.
NPHD Pilkada
Tanggal 13 Oktober lalu, pihak KPU, Bawaslu dan Pemprov Sulbar melakukan penandatangan NPHD. Mereka bersepakat anggaran Pilkada untuk KPU senilai Rp 43 miliar. Sedang Bawaslu Sulbar diplot Rp 9,5 miliar.
Satu bulan kemudian, KPU Pasangkayu bersama Pemda setempat melakukan hal sama dengan menyepakati Rp 20 miliar untuk Pilkada 2024 mendatang.
Disusul Mamuju Tengah (Mateng) di bulan sama dengan nilai Rp 15 miliar. Kemudian Kabupaten Mamasa pada 28 November dengan nilai Rp 35 miliar.
Berikutnya, para pihak terkait di Majene dan Polewali Mandar melakukan penandatangan NPHD Pilkada di waktu bersamaan; 30 November lalu. KPU Majene dan Pemda Majene menyepakati Rp 21,5 miliar.
Sedangkan di Polman, Pemkab setempat yang sebelumnya menyiapkan Rp 30 miliar, akhirnya bersepakat dengan KPU Polman pada angka Rp 39 miliar. (ami/chm)
