MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pembahasan anggaran Pilkada Mamuju 2024 tak kunjung tuntas. Hingga pekan kemarin, tersisa anggaran pengawasan yang belum fix. Bawaslu diharap mengikuti langkah KPU, mengakomodir kesiapan Pemkab Mamuju.
Saat dikonfirmasi, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengaku telah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju di pulau Dewata, Bali.
Meskipun melalui beberapa tahapan rasionalisasi dan tarik ulur, ahkhirnya KPU Mamuju memaksakan diri menerima permintaan Pemkab Mamuju yang bertahan dengan anggaran senilai Rp 32 miliar. Sementara usulan KPU telah turun drastis dari Rp 37 miliar menjadi Rp 32,5 miliar.
“Teman-teman KPU Mamuju sangat mengerti keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Mamuju dan kami juga mengerti bahwa Pemda harus mendukung penuh pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamuju,” kata Sutinah saat dikonfirmasi, Sabtu malam, 16 Desember 2023.
Ia mengaku telah bersepakat diangka Rp 32 miliar meskipun angka itu tidak sesuai dengan usulan awal yang dirasionalkan oleh KPU Mamuju diangka Rp 37 miliar. Dia berharap dapat dimanfaatkan agar Pilkada di Mamuju berjalan lancar dan tidak ada kendala.
Sementara anggaran untuk Bawaslu Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengaku bahwa pihaknya hanya dapat menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 miliar dan tidak dapat memenuhi usulan yang diusulkan Bawaslu Mamuju senilai Rp 10,4 miliar.
“Nah Bawaslu Mamuju ini yang belum ketemu. Pemda hanya menyiapkan Rp 9 miliar karena Bawaslu Provinsi saja Rp 9,5 masa nilainya mereka (Bawaslu Mamuju) lebih tinggi dari provinsi dan tentu keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda,” urai Sutinah.
Ia berharap Bawaslu Mamuju dapat mengerti keterbatasan anggaran daerah. Angka itu juga diharap dapat mengakomodir segala kebutuhan penyelenggara khususnya pengawasan Pilkada mendatang.
“Mudah-mudahan teman-teman Bawaslu bisa mengerti bahwa keterbatasan anggaran Pemkab Mamuju mentok di angka Rp 9 miliar diharapkan nilai itu bisa mengakomodir apa-apa saja kebutuhan dari penyelenggara Pilkada nanti khususnya di pengawasan,” harapnya.
Tidak lupa, Sutinah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Mamuju agar dapat berpartisipasi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Hindari perpecahan meskipun berbeda pilihan.
“Kita berharap mudah-mudahan pemilu dan Pilkada nanti berjalan lancar, aman dan kita bisa menghasilkan wakil-wakil rakyat mulai dari kabupaten, provinsi, pusat hingga presiden kita yang terbaik menurut pilihan kita masing-masing,” ujar Sutinah.
Sementara, Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten diangka Rp 10,4 miliar karena dianggap sudah tidak ada item yang dapat dirasionalkan lagi.
Usulan anggaran Rp 10,4 itu juga sudah melalui beberapa tahapan rasionalisasi dan pengurangan seperti arahan dari Pemkab Mamuju sendiri.
“Kami tinggal menunggu arahan RI, namun nilai Rp 10,4 M itu sudah sangat rasional. Jika alasannya bahwa Bawaslu Provinsi saja Rp 9,5 miliar itu tidak bisa jadi ukuran, karena Adhoc (pengawas kecamatan hingga desa/ kelurahan) kami, kabupaten yang membiayai. Bawaslu Polman dan Mamasa saja bisa sampai Rp 11 miliar,” tandas Rusdin. (ami/chm)
