MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Suraidah Suhardi mengutamakan bahwa di tengah upaya pemerintah keluar dari sejumlah persoalan utama daerah, seperti stunting, terdapat problem lain yang tak kalah penting.
“Seperti tingginya harga kebutuhan bahan pokok, sulitnya lapangan kerja dan infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai. Tiga poin ini mungkin ada yang menilai kelihatannya sederhana. Tapi kalau tak ada atensi kesana, yah jangan salahkan juga masyarakat bila mereka juga tampak tidak percaya pada isu stunting yang dicanangkan pemerintah,” urai Suraidah.
Kader Demokrat ini menyebut, masyarakat akan kesulitan memenuhi pangan bergizi jika pendapatan tidak ada. Bagaimana mereka mau membeli makanan yang baik kalau harganya mahal.
“Dan bagaimana mereka akan menjangkau informasi tentang pola hidup sehat kalau akses dan layanan edukasi mereka terhalang infrastruktur jalan dan jembatan yang malah mengancam nyawa mereka,” bebernya dalam keterangan resmi, 30 Desember 2023.
“Jadi penting untuk melihat kondisi real masyarakat agar kita kesannya tak memaksakan isu agar program dinas berjalan,” tegas Suraidah, menambahkan.
Sebelumnya, Suraidah memimpin paripurna DPRD Sulbar yang mengesesahkan APBD Sulbar 2024 senilai Rp 1,8 triliun. Diharapkan program yang ada betul-betul mengarah pada kebutuhan masyarakat.
Suraidah yang juga mantan Ketua DPRD Mamuju mengingatkan pemerintah provinsi dalam hal ini eksekutif Sulbar agar bisa lebih serius mengurusi rakyat.
“Kita mesti tuntas menjawab atas isu-isu yang dilontarkan oleh Pemprov Sulbar di ruang publik dengan dalil data-data bila kita tak ingin dianggap melakukan pembenaran atas kerja-kerja yang tak serius memenuhi kebutuhan dasar yang paling dirasakan saat ini oleh masyarakat,” tegas Suraidah Suhardi. (chm)
