MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, melakukan silaturahmi dengan Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Rabu 10 Januari 2024.
Selain sebagai agenda perkenalan terhadap kepengurusan baru hasil Konfercab XII pengurus PMII Cabang Mamuju, silaturahmi yang berjalan penuh kekeluargaan dan suasana santai di ruang kerja bupati itu juga dimanfaatkan sebagai kesempatan menyampaikan berbagai isu strategis, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sekretaris Umum PMII Mamuju Ongki Prayudi mengatakan, terdapat beberapa hal yang diteruskan ppemerintah daerah dalam hal ini blBupati Mamuju untuk dapat diberi jawaban, agar masyarakat luas dapat menerima informasi seterang mungkin. Sehingga publik dapat menilai kinerja sekaligus mengawasi jalannya dinamika pemerintahan daerah.
“Olehhya pertemuan yang telah lama dijadwalkan tersebut menjadi ruang komunikasi dalam menjalankan peran sebagai sosial kontrol yang mengedepankan etika,” ungkap Ongki.
Terlepas dari itu, dirinya yang hadir bersama empat pengurus lainnya mengapresiasi penerimaan bupati yang begitu terbuka. Ia mengaku terkesan silaturahmi dapat dilakukan tanpa menghilangkan esensi pertemuan sebagai sosial kontrol PMII kepada pemerintah daerah.
Ketua Cabang PMII Mamuju Refli Sakti Sanjaya, yang tidak sempat hadir dalam pertemuan tersebut akibat kondisi kesehatan terganggu, mengatakan, PMII Mamuju akan selalu menjalankan fungsi kontrol yang independen terhadap kinerja pemerintah.
Namun demikian, ia memastikan akan tetap mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tujuan utama organisasi dalam mengawal dinamika pembangunan dapat dilakukan dengan lebih beretika.
Dirinya juga tidak menampik, upaya menyampaikan pendapat terkadang harus dilakukan dengan turun jalan ketika upaya dialog sudah dianggap buntu, sehingga pesan yang akan disampaikan bisa dapat diterima oleh lembaga maupun pengambil kebijakan.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi dalam bincang santai bersama pengurus PMII Mamuju, mengatakan pemerintahan yang ia pimpin tidak pernah membangun sekat apalagi anti kritik. Selama itu dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merusak fasilitas publik, demonstrasi maupun penyampaian pendapat sah-sah saja dilakukan. Sebab menurutnya, penyampaian pendapat akan menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan untuk selalu berada pada track yang seharusnya.
Ia bahkan memberikan ruang kepada PMII Mamuju dan semua stakeholder untuk berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.
“Misalkan, di sekolah-sekolah yang jauh di kecamatan, ada guru PPPK nya yang malas atau tidak pernah menjalankan tugas, sampaikan kepada saya biar kita berikan tindakan. Demikian juga di unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju harus ada yang memgawasi agar mereka tidak melalaikan tugasnya,” ujar Sutinah. (*)
