MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar mempersiapkan layanan poli jiwa bagi bakal calon legislatif (caleg) yang tak berhasil di kontestasi Pemilu 2024 dan membutuhkan perawatan khusus.
“Kita isi layanan minimal poli jiwa karena jangan sampai pasca pemilu atau berbagai hal masalah kehidupan. Banyak yah permasalahan, misalnya soal kesehatan jiwa, mulai dari kategori ringan hingga berat jadi kita tetap berupaya,” kata Kepala Dinkes Sulbar drg Asran Masdy saat dikonfirmasi, Senin 12 Februari 2024.
Beberapa Rumah Sakit (RS) di daerah memiliki poli jiwa dan telah stand by dokter spesialis kejiwaan, mulai dari RS Regional Sulbar, RSUD Andi Depu di Polewali Mandar dan RSUD di Kabupaten Mamasa.
“Ini memang satu bagian yang memang agak berat, tetapi untuk RS Regional dan RSUD Andi Depu Polewali Mandar sudah ada Poli Jiwa, untuk sementara sebagai koordinator,” terangnya.
Dia menambahkan, Dinkes Sulbar tahun ini bakal mengupayakan instalasi jiwa dibangun di Ibu Kota Provinsi di Mamuju. Pihaknya mulai merancang pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ), yang saat ini prosesnya masih di pematangan lahan dan penerbitan sertifikat.
“Makanya kita upayakan ada RSJ mudah-mudahan bisa terealisasi, karena kemarin kita terkendala di pematangan lahan dan sertifikat lahan tetapi secara bertahap ahli jiwanya kita tambah sudah ada beberapa dokter spesialis jiwa tersebar di beberapa kabupaten, baik Mamasa, Polman, maupun Mamuju, dalam rangka mempersiapkan RSJ tersebut,” urai drg Asran.
Rencana pembangunan RSJ itu, lanjut dia, bakal dipusatkan di Kabupaten Mamuju, lahannya sudah ada dan telah lakukan penelitian dan peninjauan oleh tim dari Unhas. Tinggal finalisasi analisis mengenai dampak lingkungan yang masih berproses.
“Tetapi itu bertahap, jadi mungkin 2024 ini kita akan selesaikan itu (persoalan Amdal) termasuk juga desain engineering detail (DED) ada nanti rancang bangun untuk desain,” ungkapnya.
Asran menegaskan bahwa pada hakekatnya urusan Dinkes Sulbar adalah setelah menerima sertifikat dari dinas terkait. Pihaknya akan berkoordinasi ke Kementerian Kesehatan terkait ketersediaan anggaran untuk pembangunan RSJ tersebut.
“Saat ini kendalanya hanya itu sertifikat lahan. Kita punya banyak data kejiwaan mulai dari kategori ringan hingga berat itu banyak,” ucap Kadinkes. (ami/chm)
