POLMAN, SULBAR EXPRESS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, mendesak seluruh desa memasukkan Laporan Pertanggunjawaban (LPj) Alokasi Dana Desa (ADD) dan memposting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun lalu.
Data DPMPD Polman menunjukkan dari 144 desa di Polman, hanya sebagian yang memasukkan LPj ADD, sedangkan yang telah selesai memposting APBDes cuma delapan desa.
Kepala DPMPD Polman Andi Nursami Masdar mengultimatum seluruh desa yang belum memasukkan LPj ADD dan belum memposting APBDes sampai batas waktu Kamis 4 April 2024, maka desa tersebut berurusan dengan inspektorat.
“Kalau mengacu sesuai aturan, maka kami dari dinas mau menagih ke desa, karena sebenarnya batas waktu sudah berakhir 31 Maret kemarin, tapi kami perpanjang waktunya sampai 4 April. Kalau belum selesai juga, silahkan berurusan inspektorat,” tegasnya, Selasa 2 April 2024.
Andi Nursami memaparkan, pihaknya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh desa agar menyelesaikan tanggungjawabnya. Karena sampai saat ini LPj ADD yang masuk baru setengah desa dari 144 desa di Polman. Dan yang paling miris, postingan APBDes baru delapan desa yang memposting.
“Tolong BPD diawasi juga ini pak, tolong kepala bagian keuangan karena kami juga sudah ditegur KPPN Majene, sebab Polman yang paling rendah progressnya se Sulbar,” ujarnya.
Selain itu, Andi Nursami mengintruksikan kepada seluruh sekdes dan aparatnya agar membantu mempercepat tanggung jawab desa menyelesaikan LPj ADD dan postingan APBDes.
“Apa susahnya pak desa, ada aparat yang bantu kerja. Semua sudah terkoneksi dengan tugas masing-masing, tolong sekdes bantu kepala desanya. Tugas sekdes itu kantor memanajemen itu, karena kami sudah berkoar-koar mau dikata tiap hari tapi hanya dipelototi saja tidak ada yang menanggapi masuk,” kesalnya.
Menanggapi soal tertunggaknya dana Penghasilan Tetap (Siltap) desa di Polman tahun lalu, Andi Nursami menegaskan bahwa DPMPD Polman tidak tinggal diam mencari solusi dari permasalahan tersebut. “Bahkan saya pernah sama ketua Apdesi dan pak Sekum ke bank BPD mau minta pinjaman,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bagian Keuangan Pemkab Polman Muhammad Nawir membenarkan bahwa kondisi kemampuan daerah sedang tidak baik-baik saja, namun tanggung jawab Pemkab Polman yang tersisa di 2023 tetap akan dicarikan solusi.
“Saya sering ditelepon oleh KPPN Majene terkait soal penyaluran dana desa, karena itu uang kan tersedia,” tandasnya. (ali/ham)
