POLMAN, SULBAR EXPRESS – DPRD Kabupaten Polewali Mandar( Polman) menyoroti tunggakan dana non kapitasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman sebesar Rp 3,5 miliar tahun 2023.
Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mentransfer dana non kapitasi Rp 3,5 miliar tersebut ke kas daerah Pemkab Polman.
Namun saat akan disalurkan, rekening kas daerah mala kosong. Akibatnya, dana non kapitasi tersebut menjadi beban utang di tahun anggaran 2024.
“Dinkes Polman harus berikan kami data terkait seluruh beban utang OPD ini tahun lalu. Kami harus cari tahu penyebab defisit, karena transferan dana alokasi khusus dari pusat sudah masuk semua ke kas daerah,” ujar Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin di kantornya, Selasa 14 Mei 2024.
Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Pj Bupati Polman terkait kondisi keuangan yang mengalami defisit. Selain itu ia berkomunikasi dengan Kemendagri mengenai penyebab defisit dan bagaimana mencounter pendapatan dan realisasinya.
“Kita bentuk pansus untuk mengetahui besaran defisit Polman. Yang namanya utang harus menjadi tanggung jawab pemda. Salah satu solusinya akan ada refocusing. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan ada program yang ditunda,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Polman Mariani membenarkan bila BPJS Kesehatan sudah mentransfer dana non kapitasi Puskesmas tahun lalu ke kas daerah. Namun dana itu belum disalurkan sampai pertengahan Mei 2024.
“Rp 3,5 miliar sudah dibayarkan BPJS kesehatan. Surat perintah membayar sudah ada yang terbit. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai sekarang belum dibayarkan,” terangnya.
Menurut dia, dana non kapitasi tenaga kesehatan merupakan biaya pelayanan pasien rawat inap di Puskesmas. Dana non kapitasi adalah biaya yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan bagi puskesmas yang melakukan rawat inap ke pasien.
“Saya tidak tahu persis kapan BPJS bayar itu ke kas daerah, karena saya juga pejabat baru di sini,” tandasnya. (ali/ham)
