POLMAN, SULBAR EXPRESS – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kamis 30 Mei 2024.
Salah satu agendanya melakukan silaturahmi dengan Forkopimda, OPD, camat, lurah, kepala desa dan tokoh masyarakat di kantor Bupati Polman.
Di hadapan peserta silaturahmi, Bahtiar menegaskan bahwa defisit keuangan Pemkab Polman tahun anggaran 2023 yang harus dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp 89 miliar. Olehnya, demi mengatasi defisit tersebut, ia memerintahkan Pj Bupati Polman membuat langkah darurat dengan melakukan double refocusing.
“Buat langkah darurat, rem tangan, kontrak-kontrak kegiatan yang belum jalan ditunda dulu, tapi pastikan honor pegawai dibayar,” ujarnya.
Mantan Pj Gubernur Sulsel ini menerangkan, berdasarkan pengalamannya mengatasi defisit di Sulsel Rp 2,6 triliun, ia instruksikan seluruh pegawai melakukan refocusing anggaran ibarat refocusing Covid-19 tahap IV.
“Saya suruh ‘puasa’ seluruh pegawai, jadi covid tahap IV. Kontrak-kontrak yang belum jalan ditunda,” terangnya.
Menurut dia, pihak ketiga bila terlalu lama tidak dibayarkan, dikhawatirkan akan ada yang dipidanakan. Hal itu ia sampaikan bukan untuk mengancam tapi hukumnya biasanya mengarah begitu.
“Pilihannya kita kerja darurat atau kita seperti tidak ada persoalan. Jangan lagi ada ASN yang main-main, lurus-lurus aja, mau sehat atau bermasalah,” tegasnya.
Bahtiar mengungkapkan, OPD harus segera bekerja darurat mengatasi defisit. Bila tidak, maka akan menjadi masalah personal kepada pejabat lingkup Pemkab Polman kedepan, khususnya bila menghadapi gugatan karena proyek tidak dibayar.
“Pasti ada risikonya. Tidak semua yang kita lakukan senang sama kita, yang penting kegiatan kita tidak ada keuntungan pribadi atau memperkaya diri,” ucapnya.
Meski demikian, Bahtiar memerintahkan Pj Bupati Polman agar memprioritaskan anggaran pilkada tahun ini. Karena pilkada menyangkut konstitusi, ketika pilkada ditunda maka akan bermasalah sistem besar negara.
“Saya minta sama Pak Bupati pastikan nomor satu itu Pilkada harus ada uangnya, seluruh kegiatan lain boleh ditunda tapi pilkada tidak boleh ditunda,” pungkasnya. (ali/ham)
