JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Setelah Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum, dinamika politik di internal Partai Golkar bergerak begitu cepat.
Kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita resmi didapuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum Partai Golkar. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Golkar, Jakarta, tadi malam.
Rapat pleno berlangsung relatif singkat. Dimulai sekitar pukul 19.00 WIB, pleno berhasil dituntaskan dalam kurun waktu 1,5 jam. Penetapan Plt tersebut disampaikan langsung oleh Agus setelah rapat pleno.
’’Secara musyawarah dan mufakat, saya diberi amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai Plt ketua umum,’’ ujarnya kepada media.
Tugas utamanya adalah mengantarkan Golkar menuju agenda rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas) ke-11. Rapimnas akan digelar di Jakarta pada 20 Agustus dan dilanjutkan dengan munas pada malam harinya.
Lancarnya proses penunjukan Plt, kata Agus, menunjukkan kualitas Partai Golkar yang sudah dewasa. Kendati menghadapi dinamika apa pun, Golkar bisa melewatinya. ’’Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal partai,’’ jelasnya.
Dia juga menegaskan, pasca mundurnya Airlangga Hartarto, berbagai keputusan strategis tidak akan berubah. Misalnya dalam hal pilkada maupun sikap pemerintahan ke depan. Golkar akan tetap mensupport pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam rapimnas, Golkar hanya akan membahas satu agenda. Yakni, menentukan agenda munas. Sedangkan munas, agenda utama yang akan dilaksanakan adalah memilih ketua umum baru definitif.
’’Karena dalam menghadapi agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat, kita butuhkan ketua definitif,’’ tuturnya.
Mengenai siapa sosok yang akan memimpin Golkar, Agus enggan berkomentar dan meminta menunggu proses munas. Dia juga enggan berkomentar terkait isu perubahan AD/ART maupun struktur baru partai.
Sebelumnya, beredar isu mengenai kans perubahan AD/ART untuk mengakomodasi calon Ketum tertentu yang belum memenuhi aturan. Selain itu, ada juga wacana untuk mengakomodasi jabatan Joko Widodo di struktur dewan pembina.
Sementara itu, kans Bahlil Lahadalia untuk menjadi ketua umum definitif Partai Golkar terus menguat. Kemarin puluhan perwakilan DPD Golkar disebut sudah menyampaikan aspirasi agar menteri investasi tersebut bisa menjadi pengganti Airlangga.
Klaim itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham kemarin. Idrus mengatakan, sebagai mantan Sekjen, dirinya mengenal dan sudah berkomunikasi dengan jajaran DPD provinsi.
Dalam pembicaraan itu, mayoritas DPD menghendaki Bahlil melanjutkan kepemimpinan Golkar. ’’Yang rilis kalau enggak salah sudah 34 DPD,’’ ungkapnya di Jakarta kemarin. Bahkan, dia optimistis dalam waktu dekat bisa bulat menjadi 38 DPD.
Seperti diketahui, Bahlil pernah menjabat bendahara DPD Golkar Papua. Idrus memerinci, setidaknya ada lima kelebihan Bahlil. Mulai dari kiprah profesional yang jelas, punya jiwa kader, berprestasi, memiliki komunikasi yang baik, hingga lahir dari sebuah proses.
Kualitas itu dia nilai terlihat dari kiprahnya sebagai pengusaha, mantan ketua Hipmi, mantan bendahara HMI, hingga sekarang di pemerintahan. ’’Ada modal sosial,’’ ucap mantan Sekjen Golkar tersebut.
Saat disinggung mengenai keterpenuhan syarat, baginya sudah tidak ada hambatan. Kewajiban pernah aktif minimal di kepengurusan pusat atau provinsi dinilai sudah terpenuhi. Bahkan, Idrus menyebut, di era dirinya, Bahlil dilantik sebagai bendahara DPD Golkar Papua.
’’Pada saat saya jadi Sekjen, Ketum-nya Aburizal Bakrie, Bahlil menjabat sebagai bendahara DPD I Partai Golkar Papua. Ini telah memenuhi syarat,’’ jelasnya.
Sehari sebelum Airlangga mengundurkan diri, Bahlil diketahui menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian, Bahlil juga sowan ke politikus senior Golkar Jusuf Kalla.
Meski sempat bertemu Jokowi secara khusus, Idrus menepis anggapan jika Bahlil adalah representasi sikap Istana. Bagi dia, pertemuan tersebut sebagai interaksi wajar antara presiden dengan pembantunya di kabinet. ’’Saya punya keyakinan tidak ada (cawe-cawe Istana),’’ katanya.
Idrus juga menegaskan bahwa perubahan pucuk pimpinan Golkar tidak berpengaruh pada rekomendasi pilkada. Rekomendasi yang sudah dikeluarkan tetap sah. ’’Semua yang sudah diputuskan itu keputusan institusi. Nggak ada masalah,’’ ungkapnya.
Tugas kepemimpinan baru tinggal melanjutkan daerah-daerah yang belum tuntas. Jika rekomendasi dikocok ulang, hal itu justru bisa memicu persoalan di level akar rumput.
Selain nama Bahlil, sosok lain yang banyak diisukan berpeluang menjadi Ketum definitif Golkar adalah Gibran Rakabuming Raka. Posternya dengan berlatar belakang partai beringin beredar luas di media sosial.
Terkait hal itu, Ketua DPP Adies Kadir menilai Gibran tidak memiliki kans menjadi Ketum. ’’Ah enggak ada, belum ada,’’ ujarnya di DPP Golkar.
Jika masuk dalam bursa, Adies menduga pasti akan ada pertanda politik. Misalnya, Gibran sowan dengan DPP Golkar ataupun melakukan konsolidasi dengan jajaran DPD provinsi. Namun, nyatanya hal itu tidak dilakukan.
Lagi pula, jika konsolidasi dilakukan Gibran, waktu yang tersisa tidak lagi banyak. Sebab, Golkar berencana menggelar munas dalam waktu dekat. ’’Kan tanda-tanda itu harus kita kira minimal tiga bulan lah ya,’’ kata anggota DPR dapil Jawa Timur I itu. (jpc/*)
