BEKASI, SULBAREXPRESS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting.
Bimtek melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah ini diadakan di Hotel Horizon Ultima Bekasi, Rabu 21 Agustus 2024. Dihadiri perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait.
Bimtek untuk meningkatkan pemahaman Pemprov terkait penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam upaya percepatan penurunan stunting, mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan konvergensi di tingkat provinsi.
Ketua Panitia Pelaksana, Arifin Effendy Hutagalung menyatakan bahwa kegiatan ini didasarkan pada berbagai regulasi terkait penurunan stunting, termasuk Peraturan Presiden 72/2021. Sekaligus mensimulasikan pedoman pembinaan dan pengawasan Pemprov terhadap pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di kabupaten/kota.
“Pertemuan ini mengidentifikasi kendala dan memperkuat peran pemerintah provinsi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap konvergensi penurunan stunting. Metode yang digunakan dalam bimtek ini mencakup paparan, tanya jawab, diskusi, dan simulasi penggunaan pedoman,” jelas Arifin dalam Bimtek dihadiri lebih dari 70 peserta secara langsung dan 170 yang aktif via online.
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Zamzani B. Tjenreng, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif Pemprov dalam mendukung program penurunan stunting. Ia menyoroti peran Pemprov yang belum optimal dalam mengawal percepatan penurunan stunting, serta rendahnya capaian konvergensi di tingkat provinsi. Kapasitas Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun masih perlu ditingkatkan.
Kemendagri, lanjutnya, terus memperkuat peran pemerintah provinsi melalui penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah. Diharap menjadi acuan bagi Pemprov dalam meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di wilayah mereka.
“Berdasarkan laporan TPPS tahun 2023, tantangan utama dalam penurunan stunting berada pada tata kelola dan intervensi layanan. Pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah sangat krusial,” tegas Zamzani.
Bimtek dibuka Pejabat Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Dr. Marisi. Ia menekankan,penanganan stunting merupakan tugas kompleks yang membutuhkan komitmen berbagai pihak. Selain berdampak pada kesehatan, stunting mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
Ia juga menggarisbawahi, penurunan angka stunting di Kota Bekasi menunjukkan hasil positif, meskipun tantangan tetap ada. “Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para orang tua, dalam pencegahan stunting sangatlah penting,” ungkap Dr. Marisi.
Acara dilanjutkan talkshow membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan peran Pemprov dalam pembinaan dan pengawasan konvergensi penurunan stunting. Menghadirkan pembicara dari Kemenko PMK, Bappenas, Setwapres, Kemenkes, dan BKKBN.
Bimtek diharap meningkatkan kapasitas Pemprov dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan stunting di Indonesia. (*)
