MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar melakukan pemasangan bioflok di kompleks perkantoran Gubernur Sulbar, Senin 26 Agustus 2024.
Bioflok yang terbuat dari fiber tersebut digagas Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Saat ini sudah ada dua bioflok prototype tersebut di Sulbar, satu diantara terpasang di taman kolam Pemprov Sulbar.
Kepala DKP Sulbar Suyuti Marzuki mengatakan, pemasangan bioflog ini sebagai tindaklanjut program Pj Gubernur Sulbar untuk mengembangkan budidaya ikan tawar.
“Jadi berdasarkan arahan Pj Gubernur, ini sebagai langkah awal kita memberi contoh kepada masyarakat agar kedepan bisa dipraktikkan masyarakat,” kata Suyuti.
Menurutnya dengan penerapan Bioflok untuk budidaya ikan tawar ini, masyarakat dapat mengembangkan budidaya ikan tawar dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Selain itu metode bioflok ini sangat simpel dan pemeliharannya sangat mudah. Bahannya terbuat dari fiber yang dipesan melalui perusahaan pipa di Makassar.
“Ini usulan dan rancangan dari Pak Pj Gubernur Sulbar. Kemudian dibuat oleh perusahaan fiber di Makassar. Sangat sederhana, murah dan simpel,” tandas doktor perikanan Universitas Indonesia ini.
Sehingga, kata dia, kedepannya warga tak perlu lagi repot repot membuat kolam, cukup memesan saja. Tentunya akan memudahkan bagi warga untuk memelihata ikan nila.
Perihal budidaya ikan tawar ini kerap disampaikan Bahtiar Baharuddin saat melakukan kunjungan dan bertatap muka dengan masyarakat. Bahtiar mengatakan, terbatasnya lahan untuk menjadi garapan pertanian maka budidaya ikan tawar dapat menjadi pilihan.
Pemerintah juga akan membantu menyiapkan satu juta benih ikan tawar untuk dibagikan ke masyarakat, sumbernya melalui APBD 2025.
“Ini sebagai komitmen pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang betul betul dirasakan langsung masyarakat,” kata Bahtiar.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga menggandeng PT Bomar untuk menerapkan metode bioflok di Sulbar. Metode ini masih sangat jarang dipraktekkan sehingga ini sangat cocok untuk dikembangkan dan melibatkan masyarakat.
Selain itu pemerintah juga memberikan kemudahan akses melalui program KUR di sejumlah perbankan, masyarakat dapat memanfaatkan KUR jika memerlukan modal untuk mengembangkan budidaya ikan tawar. (*)
