MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Selama tiga bulan memimpin sebagai Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin belum menampakkan hasil kerja yang maksimal.
Namun kebijakannya sudah dinilai tepat, menggerakkan birokrasi menunjukkan solusi atas permasalah yang dihadapi. Kebijakannya visioner yang mesti dipetik bagi gubernur terpilih nantinya
Hal inilah yang dirangkum Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim dalam mengamati aktivitas Bahtiar Baharuddin di Sulbar dalam tiga bulan terakhir. Dua poin yang ditegaskan, pertama menyentuh sektor yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Kedua, mengarahkan birokrasi bekerja secara kolaboratif.
Abdul Rahim menguraikan, Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar menggantikan Prof Zudan Arif Fakrulloh pada 12 Mei 2024. Posisinya dalam melanjutkan roda pemerintahan adalah mengawal program yang sudah dituangkan dalam APBD 2024. Maka jangan berharap lebih.
“Harus dimaklumi Pak Bahtiar masuk menggantikan Prof. Zudan dalam kontek standing anggaran semua sudah jalan. Semua kebijakan yang berkenaan dengan penggaran semua sudah jalan, sehingga tentu kita tidak bisa berharap banyak Pak Bahtiar bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawal program dalam APBD,” ucap Rahim.
Walaupun demikian, Bahtiar Baharuddin cepat dalam menemukan sektor yang prioritas untuk disentuh. Misalnya penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan problem lainnya. Ia melihat potensi yang mesti dimaksimalkan, baik SDM dan SDA. Kemudian diimplementasikan dalam kegiatan menanam, menebar benih ikan tawar, dan berkolaborasi dalam membuat rumpon buatan dengan forkopimda.
“Menanam ini bukan soal berapa banyak ditanam, tapi ini pesan kepada masyarakat yang penduduknya 75 persen adalah petani. Selain itu Sulbar memiliki kekayaan alam. Kalau ini bisa dimanfaatkan maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan turun. Jadi Pj gubernur ini bisa menemukan mengapa kemiskinan tidak bisa turun secara signifikan dan menemukan apa yang menjadi potensi Sulbar ini bisa maju,” kata Rahim.
Berangkat dari potensi inilah Bahtiar fokus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
“Pak Pj itu seluruhnya untuk bagaimana melakukan terbaik untuk mendorong sektor yang diharapkan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama petani yang bisa dikatakan Sulbar ini lebih banyak petani. Kedua sumber daya alam kita, ini yang ingin disentuh pak Pj Bahtiar,” kata Rahim .
Lebih daripada itu, kata Rahim, arah Bahtiar menginginkan pengelolaan SDA dan peningkatan pendapatan petani ini bergerak secara masif, tujuannya memperkuat kedaulatan pangan Sulbar. Hal ini juga berkaitan dengan mempersiapkan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kedua, Bahtiar selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah berusaha menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar. Makanya pada Kick Off Pembukaan HUT Sulbar ke 20 Tahun, tidak adanya kehadiran bupati disusul dengan sorotan melalui sambutan Bahtiar, sebetulnya menunjukkan komitmen Bahtiar untuk mempersatukan para pemangku kebijakan di provinsi ini.
Maka tak heran, kata Rahim, dalam setiap agenda Bahtiar selalu menunjukkan kekompakan dan sinergi dengan forkopimda dan instansi vertikal lainnya. Tujuannya ingin memberikan contoh bagaimana semestinya sistem pemerintahan itu berjalan.
“Pj Gubernur itu konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kampetible dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan dan tantangan yang ada,” ujar Rahim.
Kemudian, memperkuat hubungan sinergitas dengan seluruh kepala daerah dengan pemprov. Sistem koordinasi dan pola kolaborasi lah yang selama ini sulit diwujudkan. Hanya mudah dan indah kedengaran bak pemanis dalam setiap forum, tapi dalam praktek jauh dari yang diharapkan.
“Poin inilah selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum beliau serius bahkan terkadang dalam harus sampaikan dalam intonasi tegas dan keras. Pj Gubernur menekankan agar bupati di enam kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri melainkan bekerjasama dalam sebuah sistem pemerintahan secara integral,“ terang Rahim.
Rahim juga menegaskan, sebetulnya persoalan stunting, kemiskinan, pengangguran dan problem sosial lainnya mesti dipahami bahwa problem ini titik sumbunya berada di kabupaten. Pemerintah provinsi pada level supervisi, fasilitasi dan supporting system.
Artinya, jika enam kabupaten tidak berada pada titik frekuensi dan komitmen yang sama, lalu berkolaborasi dalam aksi program mengatasi permasalahan ini, maka Sulbar akan sulit bangkit dan maju seperti provinsi lainnya.
Untuk itu, pentingnya pandangan dan gelak langkah bersama di enam kabupaten, koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menyiasati terbatasnya APBD. Sehingga, Rahim membeberkan bagaimana Bahtiar mendesain APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 agar menyasar langsung basic needs of society. Kita harus bisa maju bersama-sama.
“Makanya pada APBD Perubahan diusulkan Rp 9 miliar, kemudian Pj. Gub mendesain APBD pokok 2025, menganggarkan Rp 30 miliar untuk pengadaan berbagai bibit komoditi, ada kopi, kelapa, kakao, durian, dan lainnya. Bahkan DPRD memberikan dukungan penuh agar bisa ditingkatkan sampai Rp 80 miliar. Karena ini sangat kongkrit dan terukur, bagaimana APBD diarahkan untuk kepentingan rakyat, seperti membantu para petani, nelayan, masyarakat untuk menambah produksi dan memperbaiki pendapatannya,” ucap Rahim. (*)
