Aliansi Mahasiswa dan OKP Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sulbar

  • Bagikan
Perwakilan Aliansi sampaikan tuntutan kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP
Perwakilan Aliansi sampaikan tuntutan kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP

MAMUJU, SULBAREXPRESS – Aliansi mahasiswa Sulawesi Barat bersama organisasi kepemudaan akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Senin 2 September 2024.

Mereka menyampaikan aspirasi terkait kinerja pemerintahan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, yang dinilai kurang memuaskan.

Menurut Ketua HMI Manakarra, Ansar, aksi unjuk rasa ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ansar menyoroti pengadaan Pisang Cavendis dan sukun yang dianggap tidak tepat sasaran dalam situasi saat ini.

“Banyak anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tersebut, sementara masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain itu, aksi ini juga dilatarbelakangi oleh pemberitaan mengenai kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kemiskinan di provinsi ini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menangani masalah tersebut.

Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi mahasiswa turut ambil bagian dalam aksi ini. Diantaranya, HMI BADKO Sulselbar, HMI Cabang Manakarra, HMI Cabang Mamuju, DPD GMNI Sulbar, DPC GMNI Cabang Mamuju, DPD IMM Sulbar, dan IPMAPUS Sulbar.

Aksi ini diharapkan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola anggaran dan menangani masalah kemiskinan yang kian meningkat di Sulawesi Barat. Selain itu, aliansi juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam aksi tersebut demi masa depan Sulawesi Barat yang lebih baik.

DI kantor gubernur Sulbar, Sekprov Muhammad Idris menemui massa aksi aliansi dan mengungkapkan bahwa harapan mahasiswa akan direspon oleh pemerintah provinsi.

Menurutnya, sejumlah poin dalam tuntutan massa aksi bakal menjadi bahan evaluasi internal Pemerintah Provinsi Sulbar kedepannya.

“Sebagian mungkin kita akan manfaatkan untuk melakukan evaluasi internal, tetapi sebagian yang lain juga kita melihat tidak semuanya selesai di kita (Pemprov Sulbar),” ungkapnya. (*)

  • Bagikan