MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Menuju pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024, KPU kabupaten se Sulbar mulai melakukan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Total anggota KPPS yang dibutuhkan untuk bertugas di 2.925 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di enam kabupaten di provinsi ini mencapai 20.475 orang.
Tentang rekrutmen ini, telah dibahan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, di Matos Mamuju, Selasa 17 September 2024. Hadir dalam rapat itu, KPU Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, dan foekopimda.
Ketua KPU Sulbar Said Usman mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk melakukan langkah antisipasi rerhadpap hal krusial dalam tahapan Pilkada.
Said Usman mengemukakan, sebelum menuju pemungutan suara pada 27 November 2024, sejumlah tahapan yang dianggap krusial seperti penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga dibahas. Senab ini penting, karena menjadi basis KPU dalam menentukan TPS dan juga menjadi basis untuk pembentukan KPPS.
Tahapan krusial lainnya adlaah rekapitulasi DPT tingkat provinsi, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, termasuk penentuan penempatan APK dan pelaksanaan kampanye.
“Terkait hal ini kami akan banyak berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi,” kata Said Usman.
Khusus pembentukan KPPS, Said Usman mengatakan, beberapa catatan menjadi hal krusial yang harus diantisipasi KPPS. “Olehnya pembentukan KPPS harus betul-betul memperhatikan peraturan perundang-undangan, SDM, termasuk integritas KPPS itu sendiri,” ucap Said Usman.
Ketua KPU Sulbar juga berterima kasih atas atensi Pj Gubernur Sulbar dalam memudahkan proses pendaftaran KPPS.
“Animo masyarakat mendaftar KPPS masih kurang. Kendalanya biaya untuk mendaftar KPPS, seperti mengurus surat keterangan berbadan sehat. Namun melalui gubernur, menyampaikan kepada bupati agar menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan. Ini akan kami sosialisasikan secara masif, agar ini dijalankan pemerintah kabupaten. Sehingga tidak membebani masyarakat yang ingin terlibat menjadi bagian dari KPPS,” kata Said Usman.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, KPPS memiliki peran yang sangat penting sebab berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga KPPS menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu.
“Tidak mudah menjadi KPPS, dan mencari orang secara sukarela penuh dedikasi mau menjadi anggota KPPS. Maka bolehlah kita mengatakan pahlawannya pemilu, pahlawannya demokrasi adalah KPPS. Ini pekerjaan rumit, beban tanggung jawab tinggi, memastikan TPS layak,” kata Bahtiar.
Untuk itu dalam proses pendaftaran KPPS, Bahtiar memberi keringanan dengan meminta untuk pemda menggratiskan seluruh biaya pemeriksaan kesehatan bagi KPPS.
Selain itu dalam menjalankan tugas di TPS, Bahtiar juga meminta keterlibatan seluruh pihak. Muklai TNI, Polri, Kesbang dan unsur lainnya untuk memobilisasi masyarakat membangun TPS yang layak.
“Jadi buat institusi, bersama Pl0emda kabupaten memastikan ini harus ada arahan dari kita membantu menyiapkan TPS-TPS yang layak dan memenuhi syarat. Termasuk TPS Khususnya seperti Rutan/Lapas, dan ramah sakit,” kata Bahtiar.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga meminta dibentuk Satgas Kesehatan. Tujuannya selain memastikan keamanan bagi penyelenggara mulai dari tingkat provinsi hingga desa, juga untuk memastikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara. (*)
