JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Tanggal 1 Oktober 2024 menjadi momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tanggal tersebut bukan hanya menjadi tanggal peringatan Hari Kesaktian Pancasila, namun juga merupakan momen pelantikan untuk Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 yang akan mewakili kepentingan masyarakat di level legislatif.
Prosesi pelantikan yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan Jakarta dipenuhi suasana haru. Juga terselip harapan baru bagi parlemen yang memiliki komposisi 580 anggota DPR dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Walaupun latar belakang yang beragam, para wakil rakyat ini sepakat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah pemilihannya masing-masing. Momen ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Indonesia.
Teori demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Robert Dahl (1989), demokrasi ideal mencakup kebebasan berpendapat, partisipasi aktif, dan pengaruh yang seimbang dalam pembuatan keputusan.
Dalam konteks ini, wakil rakyat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat, menyampaikan aspirasi serta memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Wakil rakyat, seperti dijelaskan oleh Hanna Pitkin (1967) dalam teori representasi, harus mampu merepresentasikan suara dan kepentingan konstituennya. Ini mencakup tiga aspek yaitu representasi sebagai otoritas (sumber kekuasaan), representasi sebagai kepentingan (memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat), dan representasi sebagai kepercayaan (menjalin hubungan baik dengan masyarakat).
Harapan rakyat
Salah satu harapan utama rakyat adalah agar wakil rakyat terpilih mampu menjalankan fungsi mereka dengan transparan dan akuntabel. Penelitian oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2023) menunjukkan bahwa 76% responden menginginkan informasi yang jelas tentang kinerja dan penggunaan anggaran oleh wakil rakyat. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih mudah mengawasi tindakan wakil mereka dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.
Wakil rakyat juga diharapkan dapat mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Ini mencakup representasi gender, etnis, dan latar belakang sosial ekonomi. Hasil penelitian oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC, 2022) menunjukkan bahwa 64% masyarakat percaya bahwa keberagaman dalam legislatif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, karena akan mempertimbangkan perspektif yang lebih luas.
Dari sisi pemberdayaan ekonomi, rakyat mengharapkan wakil mereka di parlemen untuk memperjuangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,54%. Dalam hal ini, wakil rakyat diharapkan dapat mengusulkan program-program yang konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Hal penting lain yang perlu diingat adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat ingin agar wakil rakyat lebih aktif melibatkan mereka. Penelitian oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2023) menunjukkan bahwa 71% responden setuju bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, wakil rakyat dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Kemudian terkait penyelesaian masalah sosial, wakil rakyat diharapkan mampu menangani isu-isu sosial yang krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hasil survei oleh Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 68% masyarakat ingin agar wakil rakyat fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia di Indonesia.
Peran dan tantangan
Peran wakil rakyat setidaknya melingkupi hal-hal besar yaitu membangun jembatan komunikasi, Menyusun kebijakan berdasar data, dan berkolaborasi dengan stakeholder.
Wakil rakyat perlu membangun jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Dengan melakukan kegiatan reses, dialog publik, dan forum diskusi, wakil rakyat dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah.
Mereka juga harus mampu mengembangkan kebijakan yang berbasis data dan bukti. Dengan menggunakan data yang valid, mereka dapat mengusulkan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil rakyat juga perlu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat menciptakan sinergi dalam merumuskan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Sedangkan tantangan yang dihadapi pada umumnya meliputi substansi utama yang terdiri atas konflik kepentingan dan keterbatasan akses informasi.
Salah satu tantangan besar adalah adanya potensi konflik kepentingan antara wakil rakyat dan kepentingan pribadi atau kelompok. Penelitian oleh Indonesian Survey Institute (ISI, 2023) menunjukkan bahwa 58% masyarakat skeptis terhadap integritas wakil rakyat, mengingat banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi.
Kemudian keterbatasan akses informasi. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai kebijakan dan kinerja wakil rakyat. Keterbatasan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, wakil rakyat perlu meningkatkan upaya untuk menyebarkan informasi dan memperluas akses bagi semua kalangan.
Harapan baru rakyat Indonesia terhadap wakil rakyat terpilih untuk periode 2024-2029 sangat besar. Masyarakat menginginkan wakil yang mampu mewujudkan transparansi, keberagaman, pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Meskipun terdapat tantangan, dengan komitmen yang kuat, wakil rakyat dapat menjadi agen perubahan yang membawa aspirasi masyarakat ke ranah kebijakan.
Melalui pemilihan umum yang berkualitas, rakyat Indonesia berharap untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mengemban amanah dengan baik, sehingga cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih baik dapat terwujud.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan dengan sebaik-baiknya.
Oleh : Lucky Akbar, ASN pada Kementerian Keuangan RI
