MAMUJU, SULBAR EXPRESS – APBD Mamuju 2025 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPRD Mamuju, Selasa 31 Desember 2024.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Mamuju ini dipimpin Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta bersama dengan anggota legislatif lainnya. Hadir Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi.
Rapat paripurna tersebut berlangsung dengan lancar, dimana APBD Mamuju 2025 disahkan setelah melalui proses panjang pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Dalam pembahasan yang melibatkan berbagai stakeholder itu, APBD ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam menyusun dan membahas anggaran yang sangat vital bagi pembangunan Kabupaten Mamuju.
“Dengan disahkannya APBD 2025 ini, kita berharap dapat mewujudkan program-program pembangunan yang lebih optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
APBD Mamuju 2025 mencakup berbagai sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor-sektor ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah.
“Untuk menjawab aspirasi msyarakat, tahun 2025 ini kita lebih fokus ke infrastruktur dalam kota. Selain itu program-program lain baik itu perkebunan, pertanian dan perikanan tetap kita jalankan,” kata Sutinah.
“Untuk beberapa wilayah yang memang infrastrukturnya terbatas seperti Bela, Kopeang, dan Kalumpang kita akui bahwa kondisi APBD kita belum bisa menuntaskan itu. Sehingga kita tentu akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk sama-sama menuntaskan masalah infrastruktur di daerah tersebut,” kata Sutinah.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta juga menekankan pentingnya perbaikan pada sektor infrastruktur khususnya dalam kota.
“Kita juga tetap mengakomodir kecamatan dan desa, tetapi fokus kita di tahun 2025 ini infrastruktur dalam kota. Kita juga berharap di tahun 2025 ini tidak ada lagi aturan yang mengharuskan kita melakukan penyesuaian anggaran hingga program-program skala prioritas daerah itu harus mengalami perubahan,” jelasnya.
Rapat paripurna ini merupakan salah satu agenda penting dalam proses pemerintahan Kabupaten Mamuju, yang menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran.
Dengan disahkannya APBD 2025, diharapkan Mamuju dalam pemeeintahan Sitti Sutinah Suhardi dan Yuki Permana (Tina-Yuki) dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi warga Kabupaten Mamuju.(*)
