POLMAN, SULBAR EXPRESS – Pemkab Polman masih menghadapi defisit anggaran sebesar Rp 9 miliar pada tahun 2024. Akibatnya, sejumlah pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi ASN dan kegiatan OPD tertunda, bahkan baru bisa terbayarkan tahun depan.
Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima mengungkapkan, defisit ini disebabkan oleh kelebihan penginputan anggaran yang dilakukan oleh beberapa OPD. Kelebihan tersebut dimasukkan ke dalam porsi Dana Alokasi Umum (DAU) bebas, sementara DAU Spesifik Grant (SG) dialihkan peruntukannya ke DAU bebas.
“DAU SG Polman ini dialihkan anggarannya ke kegiatan DAU bebas, kan tidak mungkin kita membayar yang bukan pada peruntukannya,” ujar Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 31 Desember 2024.
Ilham menyebutkan bahwa masalah ini terjadi akibat ketidakpatuhan dan kurangnya disiplin dalam pengawasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan agar defisit anggaran 2023 tidak terulang di 2024, tapi TAPD kurang mengawasi sehingga terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya,” katanya dengan kesal.
Masalah ini, lanjut Ilham, sebenarnya telah terjadi secara berulang setiap tahun. “Kalaupun ada anggaran 2023 yang digunakan di 2024 pasti akan ada masalah baru, karena uang tidak pernah cukup karena ada utang sebelumnya. Terpaksa Pemkab Polman gali lubang tutup lubang, sisa utang Pemkab sekarang masih Rp 9 miliar,” ungkapnya.
Pj Bupati Polman ini juga menawarkan solusi, yaitu perlunya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk menjual aset daerah demi membayar utang, mengingat defisit tahun depan dipastikan akan terulang.
“SPPD saya saja sudah tiga bulan belum terbayarkan, termasuk supir dan ajudan saya, karena kegiatan OPD sekarang lebih besar pasak daripada tiang,” ujarnya.
Ilham menambahkan bahwa TAPD bertugas membagi pagu anggaran ke seluruh OPD, namun pada saat penginputan ke DPA Pagu DAU bebas, anggarannya malah bertambah dari porsi yang sudah ditetapkan.
“Kalau kelebihannya Rp 5 miliar, siapa yang mau bayar itu lebihnya? Sekarang ini bagian keuangan malah mengalihkan anggaran DAU SG. Misalnya DAU SG untuk pendidikan dialihkan ke tempat lain, itu sudah salah karena bukan peruntukannya,” pungkasnya. (*)
