POLMAN, SULBAR EXPRESS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Polman menggelar rapat koordinasi (rakor) dan silaturahmi bersama Pj Bupati Polman Muhammad Hamzih, di Kantor Bupati Polman, Senin 20 Januari 2025.
Rakor ini dihadiri Plt Kepala DPMPD Polman Tanawali, Pj Sekda Polman Hamdani Hamdi, Asisten I Pemkab Polman Agusnia Hasan Sulur serta para camat, lurah dan kades se Kabupaten Polman.
Pj Bupati Polman Muh Hamzih meminta para camat, lurah dan kades menyampaikan kendala pelayanan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sayangnya, terdapat puluhan kades dan lurah yang berhalangan hadir dengan berbagai alasan.
Lurah Sidodadi Rahman Bande saat menyampaikan keluhannya mengatakan, belum cairnya dana operasional kantor kelurahan membuat kegiatan pelayanan di kantor kelurahan uring-uringan. Sebab pihak PT PLN telah menagih biaya listrik dan memberi batas waktu pembayaran. Bila sampai batas yang telah ditentukan, maka PLN akan memutus aliran listrik di kantor Kelurahan Sidodadi.
“Ini semua karena dana operasional belum cair, listrik kami lama-lama diputus PLN pak Pj Bupati. Mereka sudah memberi batas waktu di bulan ini,” ujarnya saat menyampaikan keluhannya dihadapan Pj Bupati Polman.
Sementara Kades Beroangin Anto mengungkapkan, dirinya sudah berkali-kali datang ke kantor DPRD menuntut hak, yang seharusnya itu tidak ia lakukan. Tapi ia harus lakukan karena belum dibayarnya Siltap, Dana Bagi Hasil(DBH) pajak desa dan anggaran operasional desa.
“Persoalan ini cukup dramatis, karena anggaran ini seharusnya setelah diketuk palu APBD, akan dituntaskan tahun itu juga, tapi tidak tuntas. Bahkan menyeberang dari tahun ke tahun, gaji kami selaku kades cuma Rp 2,4 juta per bulan pak Pj Bupati,” ucapnya.
Hal yang sama disampaikan Camat Tinambung Nasriah Idroes. Ia menjelaskan bila gaji pegawai tidak tetap (PTT) di kantornya belum dilunasi tahun lalu. Sehingga ia meminta solusi kepada Pj Bupati Polman.
“Kami semua tahu kalau Pemkab Polman banyak utang, tapi apakah ada solusi untuk membayar gaji PTT kami,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Asisten I Pemkab Polman Agusnia Hasan Sulur menerangkan bila Pemkab Polman saat ini diperkirakan berutang sebesar Rp 36 miliar. Namun utang tersebut belum final karena masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui jumlah utang secara pasti.
“Pak Pj Bupati ini baru masuk bulan ini, kita tunggu dulu hasil audit BPK dan review inspektorat untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Merespon aspirasi tersebut, Pj Bupati Polman Muhammad Hamzih menerangkan, bila dirinya menjabat sebagai Pj Bupati hanya kurang lebih dua bulan. Sebab itu dirinya akan fokus pada penyelesaian utang Pemda secara berkala.
“Andainya saya dua tahun disini itu gampang kita urai. Tapi kita mencoba melihat dan fokus dulu pada penyelesaian utang. Saya rasa bisa, caranya kurangi biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan tidak penting lainnya,” tuturnya.
“Soal solusi pembayaran utang nanti kita adakan pertemuan khusus,” pungkasnya. (*)
