POLMAN, SULBAR EXPRESS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, segera mengevaluasi 40 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang tersebar di wilayah ini.
Seluruh PKBM itu akan dievaluasi terkait penyelenggaraan Paket A, B dan C yang dilaksanakan masing-masing. Sebab berdasarkan data Disdikbud Polman terdapat PKBM yang hanya memiliki siswa satu orang.
“Kami mencatat ada PKBM yang siswanya cuma satu yang terdaftar di Dapodik, PKBM tersebut kami akan evaluasi,’ ujar Kabid Pendidikan Masyarakat Disdikbud Polman M. Ilyas, Senin 3 Februari 2025.
Ilyas mengatakan, dalam menyelenggarakan pembelajaran Paket A, B dan C, seluruh PKBM tidak dibolehkan memungut biaya kepada siswa yang berusia 8 sampai 24 tahun. Namun bila usia siswa 24 tahun ke atas, maka biayanya dibebankan kepada siswa.
“Yang dibiayai oleh pemerintah itu usianya sampai 24 tahun, sedangkan usia 24 tahun ke atas maka PKBM boleh memungut biaya. Itu berdasarkan Juknis Kemendikbud Nomor 63 Tahun 2022,” jelasnya.
Ilyas mengungkapkan, bila ada PKBM memungut biaya Paket A, B dan C kepada siswa yang berusia 24 tahun ke bawah, silahkan dilaporkan ke Disdikbud Polman. PKBM tersebut akan diberikan sanksi tegas.
“Silahkan laporkan ke kami, kami akan kenakan sanksi. Tapi umur 24 tahun ke atas bisa ikut ujian dengan biaya sendiri atau swadaya,” terangnya.
Lebih lanjut, Ilyas menuturkan PKBM yang tidak aktif Dapodiknya empat semester berturut turut, maka secara otomatis sistem dapodik akan menutupnya. Sebab bantuan pemerintah ke PKBM dihitung berdasarkan jumlah siswanya.
“Ada tiga PKBM di Kecamatan Polewali, masing masing satu di Kelurahan Takatidung, Darma dan Madatte,” bebernya.
Ilyas menambahkan, syarat mendirikan PKBM itu cukup rumit, diantaranya harus ada sarana dan prasarana serta ada tenaga pendidik minimal 12 orang.
“Seandainya ada kewenangan kita untuk memverifikasi fasilitas PKBM sebelum masuk ke Dapodik, mungkin kita bisa tidak merespon. Tapi mereka menginput sendiri,” tandasnya. (ali)
