POLMAN, SULBAR EXPRESS – Komisi III DPRD Polewali Mandar (Polman), Sulbar, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polman serta perwakilan masyarakat Kecamatan Matakali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi III DPRD Polman, Senin 10 Februari 2025.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Polman Sarinah bersama Wakil Ketua Komisi III Amiruddin. Hadir perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Mamuju, perwakilan masyarakat Kecamatan Matakali serta OPD terkait.
Rapat ini membahas kelanjutan pengerjaan dan pengerukan sungai Matakali, lantaran pengerjaan sungai dihentikan sebab kekurangan anggaran.
Pada pertemuan itu, Perwakilan BWS V Mamuju Rangga menjelaskan, pengerjaan Sungai Matakali bersumber dari dana operasional BWS V Mamuju dan bukan merupakan penganggaran khusus untuk normalisasi sungai.
“Sejauh ini pengerjaan telah berjalan sepanjang 1 Km dan ditargetkan akan dikerjakan hingga 1,5 Km. Meski rencana awal pengerjaannya sepanjang 10 Km, namun karena adanya efisiensi anggaran sehingga pekerjaan dihentikan,” ujarnya.
Menurut dia, alat berat berupa ekscavator masih standby di lokasi pengerukan hingga saat ini. Kelanjutan proses pengerukan sungai masih menunggu petunjuk teknis dari BWS V Mamuju dan Pemkab Polman. “Tentunya tambahan penganggaran dari BWS V,” terangnya.
Salah satu tokoh masyarakat Matakali, Syariful menyayangkan jika pengerukan sungai dihentikan. Kata dia, hal tersebut justru akan menimbulkan kubangan air karena muara sungai tidak digali. Ia meminta DPRD mendorong Pemkab Polman agar segera mengambil tindakan.
“Bila kondisinya seperti ini, masyarakat terdampak, khususnya di Matakali merasa hanya diberikan janji manis saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Mawar mengungkapkan, setiap tahun masyarakatnya yang bekerja sebagai petani mengalami kerugian materil hingga Rp 3 miliar. Hal ini dampak dari meluapnya Sungai Matakali yang merendam kurang lebih 100 hektar lahan persawahan dan perkebunan.
“Petani yang ada di wilayah kami mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar, karena adanya banjir dampak dari pada meluapnya sungai Matakali,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Polman Husain Ismail mengaku bila pihaknya sudah menyusun anggaran untuk kelanjutan normalisasi Sungai Matakali, sesuai arahan Pj. Bupati Polman yang tetap menginginkan pengerjaan normalisasi sungai inibdilanjutkan.
“Sesuai arahan bapak Pj Bupati agar pengerjaan normalisasi sungai tetap dilanjutkan, kami sudah menyusun anggaran mengenai biaya yang dibutuhkan untuk kelanjutan pengerjaan normalisasi sungai Matakali hingga ke muara,” bebernya.
Husain menyebut, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengerjaan normalisasi sungai sebanyak Rp 785 juta, dengan pengerjaan pengerukan sungai sepanjang 6,5 Km. “Kisaran anggarannya Rp 785 juta dan menunggu persetujuan dari DPRD,” pungkasnya. (ali)
