POLMAN, SULBAR EXPRESS – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KB P3A) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 880 juta per tahun untuk pengadaan paket pulsa data selama dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2024 dan 2025. Total anggaran untuk dua tahun ini mencapai Rp 1,76 miliar.
Spesifikasi pekerjaan tersebut berkaitan dengan operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga berisiko stunting di Polman, dengan volume pekerjaan selama 10 bulan di tahun 2024. Pekerjaan ini bertujuan untuk pengadaan pulsa paket data yang digunakan dalam proses pendampingan keluarga, khususnya dalam mengurangi risiko stunting.
Namun, anggaran tersebut mendapat sorotan dari aktivis anti korupsi Sulbar, Andi Irfan. Menurut Irfan, anggaran tersebut sangat tidak masuk akal.
“Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 888 juta, dan anggaran yang sama kembali dialokasikan untuk tahun 2025. Berdasarkan informasi yang saya terima, anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembelian paket data bagi kader posyandu,” ujarnya, Minggu 23 Februari 2025.
Irfan menilai ada sejumlah persoalan terkait pengadaan paket pulsa data ini, terutama terkait wilayah terpencil di Polman yang tidak memiliki sinyal telekomunikasi.
“Bagaimana dengan kader Posyandu yang bertugas di daerah yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi? Kita juga perlu pertanyakan berapa jumlah kader posyandu di Polman dan siapa saja yang menerima paket pulsa data ini,” tambahnya.
Irfan menekankan, kebijakan ini akan menjadi kajian bagi pihaknya, serta akan melakukan pengawalan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Apalagi jika kita melihat bahwa Polman masih memiliki angka stunting tertinggi di Sulbar. Seharusnya, anggaran tersebut lebih difokuskan pada hal-hal yang mendesak dan lebih berkaitan dengan penanganan stunting,” ungkap Irfan.
Selain itu, Irfan menuturkan, DP2KBP3A Polman juga menganggarkan biaya belanja kawat, faksimili, internet, dan TV berlangganan sebesar Rp 76 juta tahun lalu. Anggaran ini untuk membayar tarif internet Indihome dengan kecepatan 20 Mbps.
“Aparat penegak hukum harus turun selidiki pengadaan paket pulsa data ini,l. Informasi yang kami terima, masing-masing tenaga pendamping stunting hanya terima paket data 15 GB tiap bulan selama tiga bulan, padahal volume kegiatan tahun lalu sampai 10 bulan,” pungkasnya.
Dari penelusuran di sejumlah konter penjual pulsa di Kecamatan Polewali, harga paket data 20 GB Telkomsel Rp 51.000, sedangkan harga paket data Tri 42 GB seharga Rp 73.000.
Terpisah, Kepala Dinas DP2KB P3A Polman dr Sri, saat dikonfirmasi melalui akun WhatsApp belum memberi jawaban. Hingga berita ini ditayangkan Kadis DP2KB P3A Polman belum ada tanggapan soal anggaran paket pulsa data tersebut. (ali)
