POLMAN, SULBAR EXPRESS – Badan Keuangan Pemkab Polewali Mandar (Polman), Sulbar, menampik pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Polman drg Sri Harni.
Sebelumnya, Kepala DP2KBP3A Polman drg. Sri Harni menyatakan jika kesisahan anggaran pengadaan paket pulsa data Rp 888 juta tahun 2024 tersimpan di kas daerah. Sebab anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tersebut hanya terpakai selama tiga bulan, dari 10 bulan volume kegiatan.
Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Pemkab Polman Andi Nurhayat mengatakan, tahun lalu seluruh anggaran DAK non fisik DP2KBP3A Polman terserap habis.
“Seluruh transferan DAK non fisik DP2KBP3A Polman tahun 2024 terpakai semua, terealisasi semua. Kalaupun ada, mungkin cuma sisa ratusan ribu atau jutaan, kayaknya habis sih di 2024, itu habis dari transferan yang masuk,” ujarnya melalui telepon, Selasa 25 Februari 2025.
Menurut Nurhayat, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) DAK non fisik hanya ada di tahun 2023 kurang lebih Rp 1 miliar. Namun SILPA ini berasal dari beberapa OPD. Diantaranya. Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A dan lainnya.
“Tahun 2023 memang ada SILPA DAK non fisik yang terpakai Rp 1 miliar, itu yang belum dikembalikan. Tapi bukan cuma Dinas KB saja, termasuk Dinkes, Dinas Pertanian dan lainnya, sudah gabung mi itu Rp 1 miliar,” tuturnya.
Diketahui, DP2KBP3A Kabupaten Polman mengalokasikan anggaran paket pulsa data Rp 888 juta selama empat tahun berturut-turut, mulai 2022 hingga 2025.
Anggaran paket pulsa data ini bersumber dari DAK APBN. Semua ini diperuntukkan bagi 888 Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) berisiko stunting di Polman. Masing-masing TPK mendapatkan kuota data internet 15 GB perbulan.
“Anggaran paket pulsa data ini sudah mulai berjalan dari tahun 2022 hingga sekarang. Cuma di tahun 2024 kemarin kita berikan hanya tiga bulan saja, karena aplikasi kami bermasalah,” kata Kepala DP2KBP3A Polman drg. Sri Harni melalui telepon, Senin 24 Februari 2025.
Sri Harni menjelaskan, dalam pengadaan paket pulsa data ini ada pajak dan biaya administrasi. Sehingga masing-masing TPK hanya mendapatkan paket data 15 GB perbulan. Sementara perusahaan pengadaan pulsa paket data tang berkontrak dengan DP2KBP3A Polman beralamat di Makassar, Sulsel.
“Kenapa bisa cuma 15 GB perbulan? karena ada pajak admin rekanan dan administrasi. Pengadaan inikan melalui e-Katalog dan ada biaya adminnya. Administrasi kan ada biaya dokumen dan materai,” jelasnya.
Selain itu, Sri Harni mengungkapkan, kesisahan anggaran pulsa paket data tahun 2024 masih tersimpan di rekening kas daerah. Menurutnya, anggaran tersebut tidak dicairkan keseluruhan, karena pulsa data hanya dibagikan tiga bulan.
“Tahun lalu pulsa data 15 GB perbulan kita bagikan di triwulan terakhir ke masing-masing TPK,” ungkapnya.
Meski demikian, Sri Harni menuturkan jika tahun ini paket pulsa data belum dibagikan ke masing-masing TPK, karena pihaknya masih mencari vendor pengadaan paket pulsa data.
“Selain mendapatkan fasilitas 15 GB perbulan, TPK di Polman juga digaji Rp 110 ribu perbulan. Aggarannya Rp 1 miliar lebih, terpisah dengan anggaran paket pulsa data Rp 888 juta,” tuturnya.
Sementara, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan DP2KBP3A Polman Lilis membeberkan, jumlah TPK di Polman sebanyak 888 orang, masing-masing TPK tersebut diberikan paket data 15 GB perbulan.
“Ada kendala tahun 2024 lalu karena aplikasinya error. Jadi TPK hanya diberikan paket data internet cuma tiga bulan bukan 10 bulan. Jadi yang cair cuma Rp 266 juta tahun lalu, tiga bulan terakhir dicairkan Oktober, November Desember 2024,” ujarnya. (ali)
