SULBAR EXPRESS – Sejumlah persiapan tengah dilakukan pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri terkait untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pembangunan sekolah rakyat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan, ratas membahas seputar aspek penting terkait sekolah rakyat termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Dikatakan Gus Ipul, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. “Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya kepada awak media.
Selain kurikulum dan penerimaan siswa, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur. Gus Ipul menyatakan bahwa sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas olahraga. “Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi lah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa presiden meminta agar program Sekolah Rakyat dimatangkan lebih lanjut dan diperluas ke lebih banyak daerah. “Pada prinsipnya, Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” tambahnya.
Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, kata Gus Ipul, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Menurut penuturan Gus Ipul dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran. “Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya,” tuturnya.
Di tempat sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini akan mengutamakan masyarakat dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan kategori ekonomi paling rentan.
“Dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” ucapnya. (rol/*)
