SULBAR EXPRESS – Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat.
Jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun. “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan,” ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan resmi, Jumat.
MinyaKita adalah program Pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat sehingga jika dimanipulasi maka dampaknya sangat merugikan, baik dari segi kualitas maupun harga. Puan mengingatkan peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat. “Negara a harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” ucapnya.
Mencegah kasus serupa berulang, dia pun meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi MinyaKita secara berkala. “BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya, dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan sehingga setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pihak penegak hukum menindak tegas pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita dengan memberikan hukuman berat, dan mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.
“Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” tegas dia. (Ant/*)
