POLMAN, SULAWESI BARAT – Pemprov Sulbar mempertegas sikap mendukung agenda prioritas pemerintah pusat. Salah satunya terkait program hilirisasi pertanian di daerah.
Begitu penekanan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka ketika meninjau pabrik getah pinus dan pabrik kelapa PT Kencana Hijau Bina Lestari di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), pada Selasa 18 Maret 2025.
Turut mendampingi Bupati Polman Samsul Mahmud, Wakil Bupati Polman Andi Nursami, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dan para pejabat OPD Pemprov Sulbar. “Setiap perusahan seperti mobil sangat membutuhkan ini, jadi ini harus kita support agar terus beroperasi,” kata Gubernur.
Apalagi, pabriknya hanya ada dua di Sulawesi satu di Polman dan satunya lagi di Gowa Sulawesi Selatan. “Ini akan menjadi bahan diskusi kita nantinya agar semua produk getah pinus harus final di Sulawesi. Ini akan kita kordinasikan dengan Gubernur Sulsel,” tambahnya.
Mengingat, di Sulbar produk pertanian dilakukan hilirisasi diantaranya getah pinus, beras, hingga sawit. “Kalau ada masalah lapor ke Bupati nanti di kordinasikan ke Pemprov jika sulit diselesaikan, karena hilirisasi ini kita perkuat, sesuai program pemerintah pusat,” tegas Suhardi yang juga Ketua Demokrat Sulbar.
Manager PT Kencana Hijau Bina Lestari, I Putu Gede menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung program hilirisasi. “Tapi tidak semua olahan kelapa kami ambil ada domainnya masyarakat seperti dibuat arang, karena terlalu kecil kalau pengusaha. Kita untuk getah pinus produksinya lancar. Kita kendala dibahan baku, hanya 15 persen dari kapasitas pabrik kita bisa jalan,” ucapnya.
Selain itu, produksi getah pinus sendiri satu bulan hanya bisa operasi seminggu, selebihnya tidak bisa beroperasi. “Makanya kita lompat kelapa agar karyawan tidak di PHK. Sekarang ada karyawan aktif sebanyak 118 orang, kalau pabrik kelapa sendiri kami akan butuhkan 200 orang,” papar Gde.
Dia berharap dengan kehadiran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten betul-betul dapat mengukung eksistensi perusahaan agar bisa tetap lancar berproduksi.
“Kami disupport dari sesi regulasi, pengadaan bahan baku dan kerjasama dengan petani, karena kalau dibantu pejabat daerah pasti lebih mudah,” tandasnya. (*)
