POLMAN, SULBAR EXPRESS – Hingga saat ini, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana Alokasi Khusus (DAK) milik Pemkab Polman belum ditandatangani Bupati Polman Samsul Mahmud. Padahal, dokumen tersebut merupakan syarat mutlak yang diminta pemerintah pusat untuk proses penyaluran DAK tahun ini.
SPTJM itu sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas sisa anggaran DAK yang terhitung dari tahun 2019 hingga 2024.
Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman Muhammad Nawir mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengintruksikan agar pemkab segera melakukan rekonsiliasi atas sisa DAK yang nilainya mencapai Rp 30 miliar.
“Setelah dilakukan rekonstruksi bersama OPD pengampu DAK. Jumlah DAK tersisa tinggal Rp 8 miliar lebih. Tapi itu juga terkait dengan utang retensi ke pihak ketiga sekitar Rp 9 miliar, termasuk beberapa kegiatan DAK yang belum dibayarkan,” jelas Nawir saat ditemui di Kantor DPRD Polman, Kamis 10 April 2025.
Nawir menegaskan, penandatanganan SPTJM oleh bupati adalah syarat utama proses penyaluran DAK ke daerah. Bila dokumen tersebut tidak ditandatangani hingga Juni 2025, maka Pemkab Polman tidak akan menerima DAK tahun ini.
“Tentunya pak bupati akan hati-hati sekali, sebab tanggung jawabnya berada pada bupati, baik secara kedinasan maupun pribadi. Apalagi bupati kita masih baru, beliau sangat berhati-hati,” ungkapnya.
Nawir menjelaskan, DAK untuk Pemkab Polman tahun ini juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, salah satunya karena pengurangan alokasi pada Dinas PUPR yang mencapai Rp 20 miliar lebih. “Saat ini, sisa DAK hanya tertinggal di Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, dan Dinas Pendidikan,” ucapnya.
Nawir menambahkan, apabila SPTJM telah ditandatangani bupati, pihaknya akan langsung mengunggah dokumen tersebut ke dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), sebagai langkah awal pengajuan penyaluran DAK.
“Pak Bupati sekarang sedang di Jakarta, dokumen sudah saya kirimkan, dan saya minta beliau koordinasikan langsung dengan Kementerian Keuangan. Semoga sekembalinya dari sana, SPTJM bisa segera ditandatangani,” pungkasnya. (ali)
