MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mamuju segera dievaluasi.
Hal itu ditegaskan Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, saat membuka Forum OPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju tahun anggaran 2026 di aula Kantor Bupati Mamuju.
Sutinah mengakubtelah menerima banyak laporan dan keluhan tentang keberadaan PPPK yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, bahkan dikatakan sangat jarang berada di tempat kerjanya.
Hal ini dinilai sangat miris, sebab pengangkatan PPPK diharapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan, justru menjadi “beban” karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi.
Padahal, lanjut Sutinah, Pemkab Mamuju telah mengurangi sejumlah belanja strategis seperti pembangunan infrastruktur demi menyiapkan gaji PPPK yang mencapai miliaran rupiah dari APBD Mamuju.
Sutinah meminta para camat maupun kepala desa untuk memberikan laporan terhadap kinerja PPPK yang bertugas di wilayahnya untuk dievaluasi dan akan diberi sanksi tegas dengan tidak lagi memperpanjang SK terhadap mereka yang malas. (*)
