POLMAN, SULBAR EXPRESS – Rapat Paripurna DPRD Polewali Mandar (Polman) bersama pihak eksekutif membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) minim kehadiran pejabat Pemkab Polman.
Rapat tersebut menuai sorotan tajam dari Ketua DPRD Polman Fahry Fadly. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Polman, Kamis 17 April 2025 itu diwarnai ketidakhadiran sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, dan Camat yang seharusnya turut hadir.
Sehari usai rapat paripurna, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menyayangkan absennya para pejabat daerah tersebut dalam rapat penting yang mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga ranperda. Ia menilai ketidakhadiran ini menunjukkan kurangnya komitmen dan keseriusan dalam pembahasan kebijakan daerah.
“Di dalam rapat paripurna saya selaku Ketua DPRD menyayangkan kepada Kepala OPD, Camat, dan Kepala Bagian yang tidak hadir di rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi ini, padahal ini terkait pembahasan tiga Ranperda,” ujarnya pada Jumat 18 April 2025.
Fahry juga menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Wakil Bupati dan Pj Sekda Polman untuk menyampaikan kepada Bupati agar memberikan sanksi terhadap pejabat yang mangkir dari rapat paripurna tersebut.
“Saya akan meminta Wakil Bupati dan Pj Sekda menyampaikan kepada Bupati bahwa Kepala OPD, Camat, dan Kepala Bagian yang tidak hadir kiranya diberikan sanksi,” tegasnya.
Menurut Fahry, kondisi ini bisa menjadi bahan evaluasi serius bagi Bupati dan Wakil Bupati Polman terhadap kinerja bawahannya.
“Ini bisa menjadi bahan evaluasi Bupati ketika bawahannya malas menghadiri rapat, apalagi rapat paripurna,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi penanda penting dalam tahapan pembentukan peraturan daerah, sehingga partisipasi seluruh elemen pemerintah daerah dinilai sangat penting. demi memastikan arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat. (ali)
