SULBAR EXPRESS – Pemerintah terus memberi perhatian pada pendirian Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, tercatat 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari kabupaten/ kota maupun provinsi. Sesuai target, pada tahun 2025 akan dibangun Sekolah Rakyat di 200 titik lokasi.
Dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan perhatian terhadap pembentukan Sekolah Rakyat guna mendukung pendidikan yang inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini targetnya adalah semacam asrama, boarding, boarding school. Kemudian makan mereka dibiayai, ditanggung mulai dari SD, SMP, SMA, ada fasilitas olahraga,” kata Tito di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang menjaring siswa-siswa berprestasi untuk melanjutkan ke universitas-universitas terbaik dunia, Sekolah Rakyat ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Mendagri meminta kepala daerah menggelar rapat khusus terkait Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan juga diminta segera merespons peluang dari program ini. Selain itu, pemda perlu memahami pola pikir pemerintah pusat dalam menyetujui pengajuan pembentukan Sekolah Rakyat di daerah, terutama terkait kejelasan legalitas lahan.
“Kriteria yang dipilih itu kalau dia (daerah) punya, rekan-rekan punya tempat, dan itu sudah ada gedungnya tinggal renovasi saja, otomatis itu akan lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong. Tapi, kalau rekan-rekan mengajukan tanah kosong, dan tanah kosongnya masih tidak clear and clean, bersengketa atau ada masalah, sudahlah, itu pasti akan dicoret,” ujar Tito.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait diminta untuk mendukung langkah pembentukan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf ditugaskan sebagai koordinator utama pembentukan atau pembangunan Sekolah Rakyat.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menerangkan bahwa dasar hukum program ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sekolah Rakyat menjadi bentuk kebijakan afirmatif yang spesifik untuk menjawab persoalan kemiskinan. Program ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. “Gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini adalah benar-benar gagasan dari Presiden,” tambah Gus Ipul.
Dirinya mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait lahan dan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (ant/*)
