MAMUJU, SULBAR EXRESS – Digitalisasi sudah tak dapat dibendung. Merambah ke seluruh lini, termasuk layanan pemerintahan. Pemerintah daerah harus bisa melakukan adaptasi dengan cepat.
Begitu penekanan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 23 April 2025.
“Kenyataan ini adalah suatu keniscayaan. Satu daerah, satu pemerintah, satu perusahaan yang tidak masuk dalam dunia digitalisasi itu pasti tertinggal dan juga pasti menyimpang,” ujar SDK, sapaan akrab Suhardi Duka.
Saat ini sistem digital tengah diterapkan di seluruh instansi Pemprov Sulbar. Mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Yang paling jadi perhatian adalah sistem keuangan, terutama di sektor pendapatan seperti pajak dan retribusi. “Hari ini kita launchingsistem keuangan, khusus di sektor pendapatan pajak dan retribusi,” katanya.
Gubernur juga memberi peringatan tegas ke seluruh OPD agar mengikuti sistem digitalisasi ini. Ia bahkan bilang tak segan menahan pencairan anggaran jika belum digital. “OPD yang tidak masuk dalam digitalisasi, jangan cairkan apapun. Semua perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan lewat digitalisasi Simbada,” tegasnya.
Ia juga mendorong sinergi dengan kabupaten, terutama soal penerimaan daerah yang dibagi antara provinsi dan kabupaten. “Ada bagiannya Pak Bupati, ada bagiannya provinsi. Jadi dengan sistem ini, saat masuk bagiannya, provinsi masuk ke kas provinsi, dan bagiannya bupati juga masuk ke kas bupati. Jadi enak,” jelas Suhardi.
Salah satu sektor yang disebut punya potensi besar adalah pajak kendaraan bermotor. Potensinya diperkirakan mencapai Rp800 miliar, di mana sekitar Rp400 miliar bisa masuk ke kas provinsi. “Kalau kerja sama antara Pemprov dengan kabupaten baik untuk mengejar potensi pajak ini, saya yakini akan lebih banyak pendapatan daerah kita,” ujarnya.
Bagi bupati yang punya pendapatan tinggi dan tingkat tunggakan kecil, Pemprov siap kasih reward. Gubernur juga akan minta kepala Samsat untuk berkoordinasi langsung dengan bupati agar tunggakan bisa ditekan, termasuk lewat penertiban seperti pergantian plat kendaraan.
Ia juga menyinggung pentingnya digitalisasi di sektor retribusi, termasuk dari galian C. Menurutnya, semua sektor penerimaan perlu didorong masuk sistem digital demi efisiensi dan akuntabilitas. (*)
