MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Persoalan kemiskinan dan angka stunting yang masih tergolong tinggi menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Sulbar. Tahun ini diharap bisa berkurang melalui beragam intervensi. Untuk itu, kolaborasi efektif pemerintah provinsi dan kabupaten sangat diharapkan.
Tahun 2025 Pemprov Sulbar kembali fokus pada pengelolaan data kemiskinan yang komprehensif dan upaya-upaya penanganan Stunting atau masalah pertumbuhan anak karena persoalan gizi. Untuk itu, disiapkan dana hingga Rp 40 miliar.
“Akan ada timnya dan saya sudah minta tadi pak Wakil Gubernur untuk memimpin tim pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam rapat lanjutan terkait aksi konvergensi penanganan stunting 2025 di Ruang Teater, lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (24/4/2025).
Rapat juga dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah pihak terkait.
SDK menyampaikan, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan dan stunting mencapai Rp 40 miliar. Dana ini harus digunakan sesuai dengan tujuan, tidak boleh disimpan apalagi disalahgunakan.
Karena itulah, tim khusus penanganan stunting dan kemiskinan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur agar pengawasan lebih ketat dan pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik.
“Jadi ini tidak main-main. Jadi saya langsung meminta kepada Pak Wagub yang pimpin ini, supaya apa? ada kurang lebih 40 miliar anggaran kita yang khusus dibidang ini, itu betul-betul tepat sasaran dan terukur dan sampai ke sasarannya. Tidak dikorupsi,” tegas SDK.
Pemprov menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun. Sementara penanganan stunting tidak bisa jalan sendiri, harus beriringan dengan pemerintah kabupaten.
“Karena bupati yang punya posyandu, bupati yang punya puskesmas, bupati yang punya kepala desa dan lebih banyak perannya bupati. Olehnya itu, kita akan support para bupati untuk penanganan stunting,” tandas Gubernur SDK. (*)
