Kita Butuh Birokrasi Bersih dan Dapat Dipercaya

  • Bagikan
Menteri PANRB, Rini Widyantini.

SULBAR EXPRESS – Birokrasi kapabel, berdaya saing, dan berintegritas merupakan faktor pendukung tercapainya visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju, bermartabat, dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Hal tersebut merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

“Kita membutuhkan birokrasi yang bersih dan dapat dipercaya, terlebih di era industri 4.0, di mana kecepatan, keakuratan, dan akuntabilitas adalah kunci utama,” ungkap 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Jakarta, Jumat.

Olehnya kata dia, Zona Integritas (ZI) tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya perubahan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Salah satu strategi utamanya yakni pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Kita semua menyadari bahwa membangun birokrasi seperti itu bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang kita hadapi dari luasnya area reformasi yang harus disentuh, kompleksitas masalah yang seringkali tidak terduga, hingga meningkatnya harapan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, adil, dan manusiawi,” urai Rini.

Menpan menambahkan, pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu strategi Kementerian PANRB dalam memenuhi arahan tersebut.

Melalui Sosialisasi SE 4/2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satker Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2025, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Prof. Erwan Agus Purwanto menerangkan bahwa predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan strategis.

Menurut dia, komitmen tersebut tidak hanya berhenti di tingkat pimpinan, tetapi harus menjadi semangat bersama seluruh jajaran.

“Perbaikan ini mencakup tata kelola organisasi, budaya kerja berbasis kinerja, manajemen SDM yang unggul, proses bisnis yang efisien, sistem pengawasan yang kuat, serta peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan publik,” tandasnya. (ant/*)

  • Bagikan