SULBAR EXPRESS – Persoalan PHK alias Pemutusan Hubungan Kerja terus melanda pekerja di tanah air. Menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Data menyebutkan bahwa angka PHK di Indonesia untuk periode Januari sampai 23 April 2025 tembus di angka 24.036 orang. “Angka PHK yang naik merupakan noda negatif di bulan buruh (Mei),” ungkap Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dikutip kantor berita politik, Selasa.
Menurut dia, masalah ketenagakerjaan ini harus segera ditangani pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dibutuhkan pembenahan sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi kedepan.
“Bayangkan, korban PHK harus bersaing dengan mahasiswa yang baru lulus kuliah. Kan makin banyak lagi (saingannya),” sambung Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.
Penanganan serius fenomena PHK juga harus menjadi prioritas Presiden Prabowo agar tidak dicap sebagai pengumbar janji kosong.
“Kalau tidak segera diatasi bisa dicap omon-omon. Tapi saya percaya, Prabowo bisa mengatasi itu. Hanya saja menterinya bisa tidak menerjemahkan keinginan presiden?,” imbuh dia.
Jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah sepertiga jumlah PHK tahun 2024 atau terjadi kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.
Data Kemenaker, angka PHK tahun lalu mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. (rol/*)
